Berita Terkini

kab-jombang.kpu.go.id- KPU Jombang Ikuti Rapat koordinasi Pengelolaan SDM KPU Se- Jatim sebagai  Pelaksanaan program penguatan manajemen kelembagaan SDM dilingkungan sekretariat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menjadi prioritas, terutama untuk mempersiapkan dan menyongsong penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 di Kantor KPU Jatim, dihadiri jajaran pimpinan sekretariatan KPU Provinsi dan 38 Sekretaris Kab/Kota se Jatim dengan menghadirkan narasumber dari Biro SDM KPU RI., Kamis, (4/11) Acara Rakor dibuka oleh Sekretaris KPU Provinsi Jatim , Nanik Karsini menekankan untuk membangun dan memperkuat kapasitas Sumber daya Manusia (SDM) perlu komitmen serta dukungan kita bersama, “permasalahan dalam pengelolaan SDM perlu dikomunikasikan untuk dicarikan solusi pemecahannya,”Ujarnya. Sekretaris KPU Provinsi Jatim meminta KPU Kab/Kota diminta untuk menyampaikan informasi terkait permasalan SDM satker yang sebelumnya telah diinventarisir. Berdasar daftar inventarisasi masalah yang dirangkum KPU Jatim, terkait pengelolaan SDM ada beberapa permasalan penting antara lain, kurangnya jumlah personil di KPU Kab/Kota bahkan dengan jumlah maksimal yaitu 17 orang PNS, ditambah dengan pengembalian PNS DPK ke Pemda karena yang bersangkutan  tidak bersedia mengikuti alih status, tentu berdampak pada ketersediaan jumlah PNS yang semakin berkurang. PNS DPK yang dikembalikan ke Pemda cukup banyak yang memegang jabatan dipengelolaan keuangan atau menjadi operator, karena pengembalian yang mendadak tentu akan berdampak pada kelancaran pelaksanaan tupoksi, karena proses knowledge sharing membutuhkan waktu.  Masih minim dan terbatasnya PNS yang sudah mengikuti Diklat Struktural (PIM Tingkat IV dan III) dan juga Diklat Teknis seperti Diklat Pengelolaan Keuangan, PBJ dan Diklat teknis lainnya. Menindaklanjuti  permasalahan pengelolaan Sumber daya Manusia (SDM) tersebut, Wahyu Yudi Wijayanti Kepala Biro SDM Sekjend KPU RI,  dalam pengarahan memberikan permasalahan tersebut dialami oleh hampir seluruh KPU Kab/Kota, KPU Provinsi se Indonesia, termasuk Jawa Timur. Menurutnya, pembenahan SDM untuk penguatan kelembagaan harus ditangani secara serius dan menjadi perhatian bersama,” Ujarnya Terkait pengajuan penambahan personil CPNS yang diusulkan, ternyata formasi jumlah yang ditempatkan di KPU belum bisa dipenuhi sesuai pengajuan, berbagai upaya telah dilakukan dalam mengatasi formasi penambahan kekurangan personil PNS, KPU RI telah melakukan pembahasan kerjasama dengan lembaga pendidikan dibawah Kementerian Keuangan, APDN dan Badan Statistik, harapannya secara bertahap kebutunan personil PNS segera terpenuhi,” Ujar Wahyu. Diahir arahanya Wahyu Yudi Wijayanti, berpesan kepada seluruh Pimpinan satker dan jajarannya, agar pimpinan di semua tingkatan bisa menjadi teladan bagi seluruh staf lingkungan kerjanya dalam rangka untuk peningkatan kinerja.(ag/hupmas)

kab-jombang.kpu.go.id-  Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU berjalan, KPU Provinsi Jawa Timur melakukan monitoring dan Evaluasi ke  KPU Kabupaten Jombang Tim dari KPU Jatim dipimpin langsung Nurul Amalia, S.Si. Anggota KPU Divisi Data dan  Informasi beserta Sub Koordinator Program dan Data  Nurita Paramita, S.Sos dan staf Ilma Fauziah. A.md. Rombongan dari Tim Reformasi Birokrasi KPU Jatim  tiba di kantor KPU Kabupaten Jombang pukul 13.40 WIB,  ditemui Ketua KPU Kabupaten Jombang  Athoillah  beserta Anggota di dampingi  Sub Koordinat Program dan Data  Samsul huda dan Plt Sub Koordinat Teknis dan Hubmas Burhani Agus S, dengan  mematuhi protokol Kesehatan yang ketat, serta  melakukan pemindaian kode QR yang di pintu masuk, Kamis (4/11). Ketua  KPU Kabupaten Jombang, Athoillah, menerima kedatangan tersebut di ruang tamu KPU Jombang yang tampil berbeda dengan nuansa dan desain ruangan luas, tim KPU Jatim juga  diajak melihat sejumlah ruangan di KPU, mulai dari ruang arsip, Gedung HKM, Gudang, dan taman yang ada di belakang kantor, sejumlah anggota KPU lainya, turut mendampingi dalam obrolan santai dan penuh keakraban, acara dilanjut  mengbrol santai di RPP Gusdur  KPU Jombang,” apresiasi sarana yang dimiliki KPU Jombang dengan kinerja juga semakin meningkat, serta menekankan pentingnya lembaga KPU untuk menerapkan Reformasi dan Birokrasi dalam kegiatan pemerintahan, harus Profesional dan berintegritas tinggi,” Ujar Nurul Amalia. Tim Reformasi dan Birokrasi KPU Kabupaten Jombang sendiri telah melakukan banyak hal terkait untuk mewujudkan Reformasi dan Birokrasi yang profesional dan berintegritas ,“ salah satu  menambah fasilitas terkait pelayanan publik seperti fasilitas untuk penyandang disabilitas dan Pelayanan PPID secara online maupun offline,” Ujar Athoillah. Monitoring dan Evaluasi diakhiri dengan mengisi lembar kuisioner yang telah disiapkan oleh Tim Sub Koordinator Program dan Data  KPU Provinsi Jawa Timur, sekitar  pukul 18.20 WIB sebelum meninggalkan kantor KPU Jombang, sambil berbuka puasa  salah satu anggota KPU Jombang dan KPU Provinsi Jatim diajak makan Khas Jombang yang juga legendaris, yaitu Nasi kikil yang berlokasi di Jalan KH. Hasyim Asy’ari yang merupakan salah satu makanan favorit Presiden RI keempat, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.(ag/hupmas)

kab-jombang.kpu.go.id –  KPU Jombang sebagai  institusi  wajib terlibat dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, salah satunya memperbaiki  sarana  publik yang mudah diakses disabilitas yang ada di depan kantor KPU Kabupaten Jombang dan Ruang HKM KPU Kabupaten Jombang, Kamis (4/11) KPU Sebagai Unit pelayanan publik pemerintah, harus menyediakan sarana dan prasarana (sarpras) yang Mudah Diakses Disabilitas,” hal tersebut sesuai dengan  Peraturan Pemerintah (PP) pasal 1 ayat 1 no 42 tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Pemukiman, Layanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana, aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan,” Ujar Ketua KPU Jombang Athoillah. Athoilah menambahkan, pembangunan sarana tersebut bersifat universal, di mana kaum disabilitas juga masuk di dalamnya dan bisa digunakan oleh semua orang, misalnya membangun jalan landau, itu bukan hanya untuk kaum disabilitas, tapi juga untuk mereka yang sakit agar dapat mudah dimobilisasi, atau dapat digunakan untuk anak-anak,” jelasnya.( ag/hupmas)

kab-jombang.kpu.go.id –  KPU Jombang  Terapkan Ruang Pelayanan Satu Pintu dalam rangka peningkatan pelayanan publik, memangkas birokrasi pelayanan, sebagai upaya mencapai good governance/pemerintahan yang baik. Pemberian pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan diselenggarakan secara terintegrasi dalam satu tempat, Hal ini bertujuan untuk mendekatkan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti,  dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, Dimasa Pandemi disamping pelayanan  datang langsung ke kantor KPU Jombang juga bisa via on line, Kamis (4/11) Athoillah menjelaskan ,“bahwa ruang pelayan satu pintu, selaian di gunakan sebagai  ruang depan menerima tamu, ruang  PPID,  pada pemilu  juga digunakan HELP DESK layanan lainya waktu tahapan seperti layanan help desk dana kampanye, pendaftaran pencalonan, layanan DPT dan layanan masyarakat lainya, apalagi masih pandemi,  pemohon atau tamu akan diminta melakukan pemindaian kode QR yang di pintu masuk, tanpa kecuali termasuk karyawan maupun KPU serta mematuhi protokol Kesehatan, Semoga dengan keberadaan Ruang Pelayanan Satu Pintu, dapat memuaskan Masyarakat,” Ujar Athoillah.(ag/hupmas).

kpu-jombangkab.go.id. KPU Kabupaten Jombang menerima kunjungan mahasiswa S2  Universitas Airlangga (Unair), Timo Mahasiswa S2 Unair di temani bu laras yang merupakan salah mantan satu staf KPU Jombang  dua belas tahun yang lalu,  mahasiswa  S2 fakultas ilmu sosial dan  politik,  ditemui langsung oleh Burhani Agus Sukmana Plt Kasubag Teknis dan di ruang tamu KPU Jombang dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat,Rabu  (3/11). Timo  menyampaikan kedatangannya ke KPU Jombang dalam rangka menyusun penelitian dengan membutuhkan data pemilu dalam pemilihanan umum di Jombang terkait hasil Pemilu 2019, yang sebelumya mereka juga mencari data yang sama di sekretariat DPRD  Kabupaten Jombang sebagai bahan pendukung penyusunan penelitian. Burhani Agus  Sukmana PPID KPU Kabupaten Jombang siap memberikan  bantuan fasilitasi data yang dibutuhkan oleh mahasiswa sebagai bentuk keterbukaan dan layanan informasi lembaga pemerintah kepada masyarakat umum,” tegasnya Permohonan Informasi di KPU Jombang sangat mudah, prosedurnya tidak ribet, cukup dengan mengajukan surat, fotocopy identitas, menulis kegunaan informasi tersebut, maka akan terlayani dengan baik, bahkan data tersebut juga ada di wed kami. PPID KPU Jombang selalu memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat, kami selalu stand by setiap jam kerja,” Ujar Burhani  (ag/hupmas)

kab-jombang.kpu.go.id– KPU Jombang kembali mengadakan Rapat Koordinasi Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Oktober 2021 secara virtual melalui aplikasi  zoom meeting, Senin (1/11). Kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan merupakan kewajiban dari KPU sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dimana tujuan dari pemutakhiran data pemilih Berkelanjutan untuk memperaharui data pemilih seperti menambahkan pemilih baru yang belum terdaftar di daftar pemilih, mencoret pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat dan memperbaharui/memperbaiki terhadap perubahan elemen data pemilih. Kegiatan tersebut dilakukan guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilu/pemilihan berikutnya. Sesuai dengan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 366/ PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tentang Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, Proses DPB yang dilakukan KPU kabupaten Jombang  dilaksanakan secara terus menerus. Acara Rapat Koordinasi Rekapitulasi PDPB Periode Oktober  2021, dibuka oleh ketua KPU Kabupaten Jombang, Athoillah dengan diikuti perwakilan parpol, Bawaslu Jombang, Cabang dinas Pendidikan Jombang, Kemenag Jombang, Polres dan Kodim Jombang. Komisioner KPU Jombang yang membidangi Divisi Perencanaan-Data- dan Informasi, Abdul Wadud Burhan Abadi membacakan daftar pemilih perubahan periode oktober   2021 dari 21 kecamatan yang terdiri dari 306 desa/kelurahan se-Kabupaten Jombang, hasil Rapat Koordinasi Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan dengan Jumlah sebanyak 1.007.464 (Satu Juta Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 503.512 (Lima Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Dua Belas) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 503.952 (Lima Ratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua) pemilih tersebar di 21 (Dua Puluh Satu) Kecamatan sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini. BA Pleno DPB_KPU Jombang_Bulan Oktober 2021 Untuk melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan ini, KPU Kabupaten Jombang  bekerja  sama dengan instansi terkait  untuk mendapatkan masukan terhadap update data pemilih. Bagi warga Jombang  diharapkan dapat  memberikan masukan. (ag/hupmas).