Berita Terkini

KPU Jombang Gelar Sosialisasi Pemilih Disabilitas pada Pemilu 2024

Jombang, kab-jombang.kpu.go.id Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang  gelar Sosialisasi Pemilih Disabilitas Pada Pemilu Tahun 2024, Kamis (1/2/2024). Sosialisasi ini digelar dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam memberikan hak suaranya dalam Pemilu Tahun 2024. Sebanyak 52 orang peserta dari berbagai organisasi disabilitas, baik tuna netra, tuna rungu, tuna wicara dan tuna daksa mengikuti kegiatan tersebut. Sosialisasi dibuka Ketua KPU Kabupaten Jombang, Abdul Wadud Burhan Abadi yang dilanjutkan penyampaian materi oleh anggota KPU Kabupaten Jombang Rita Darmawati. Dalam paparannya, Rita yang merupakan Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Jombang, menyampaikan tahapan penyelenggaraan pemilu, jumlah partai peserta pemilu, nomor urut dan nama partai politik peserta Pemilu 2024. Selain itu, ia juga menyampaikan terkait hak kaum disabilitas yang dijamin oleh Undang-undang dalam memberikan hak suaranya pada Pemilu 2024.

Rapat Koordinasi Pengelolaan Logistik dan Anggaran Pemilu Tahun 2024

Jombang, kab-jombang.kpu.go.id Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang gelar Rapat Koordinasi Pengelolaan Logistik dan Anggaran Pemilu Tahun 2024, Kamis (1/2/2024). Rakor yang digelar di Gedung Husni Kamil Manik KPU Kabupaten Jombang tersebut digelar dalam rangka membahas Tahapan Pengelolaan Logistik dan anggaran Pemilu 2024 yang sedang berlangsung. Acara dibuka oleh Ketua KPU Jombang, Abdul Wadud Burhan Abadi. Dalam sambutannya ia menyampaikan bahwa “Logistik merupakan bagian dari tahapan yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Tanpa logistik, tahapan pemungutan dan penghitungan suara tidak akan berjalan” ujarnya.

KPU Jombang Gelar Rapat Koordinasi Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap)

Jombang, kab-jombang.kpu.go.id Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang gelar Rapat Koordinasi Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Kamis (1/2/2024). Rakor yang digelar di Rumah Makan Zam-zam ini di hadiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Divisi Teknis Penyelenggaraan di 21 Kecamatan se Kabupaten Jombang. Acara dibuka oleh Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Ayatulloh Khumaini dan dilanjutkan penyampaian materi oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan, As’ad Choirudin.

KPU Jombang gelar Sosialisasi Pemilih Pemula di SMK Negeri Kabuh

Jombang, kab-jombang.kpu.go.id KPU Jombang gelar Sosialisasi Pemilih Pemulah di SMK Negeri Kabuh, Jombang 16 Januari 2024. Sosialisasi kali ini dilakukan oleh PPK bersama PPS Kecamatan Kabuh. Menjadi narasumber dalam kegiatan ini yaitu Anggota PPK Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM, Dani Mauli dan anggota PPK Kabuh lainnya. Adapun materi yang disampaikan terkait Menjadi Pemilih Pemula yang Cerdas. Dengan semangat dan antusias, seluruh peserta sosialisasi menyimak dengan seksama setiap penjelasan yang disampaikan oleh pemateri. Tidak hanya itu saja, di sela-sela penyampaian materi, Dani juga membuka sesi tanya jawab bersama siswa. Acara selanjutnya diakhiri dengan foto bersama.

Sosialisai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023

Jombang, kab-jombang.kpu.go.id KPU Jombang Gelar Sosialisai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023, Senin (15/01/2024). Sosialisasi ini dihadiri oleh Ketua atau Perwakilannya serta Petugas Penghubung Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024. Turut hadir pula Anggota Bawaslu Jombang. Acara dibuka oleh Ayatulloh Khumaini, Ketua Divisi Rendatin. Dalam sambutannya ia menyampaikan, “Dari proses yang berjalan dari Pemilu sebelumnya, tahapan pungut hitung menuntut konsentrasi semua pihak baik dari sisi penyelenggara, pengawas, dan peserta pemilu,” tuturnya. Sementara itu, Jagad Putradona, Anggota Bawaslu Jombang mengatakan “tertib administrasi dilakukan agar pemungutan suara berjalan lancar.” Lebih lanjut ia mengatakan terkait keberadaan TPS khusus di Jombang, harapannya saksi yang ditempatkan mempunyai kemampuan lebih karena perlu pencermatan yang lebih teliti khususnya dalam hal pengawasan.