Berita Terkini

kab-jombang.kpu.go.id –  KPU Kabupaten Jombang mengikuti Webinar Knowledge Sharing Digitalisasi Pemilu Seri IV yang bertema “Pembangunan Satu Data Pemilu Untuk Satu Data Indonesia” secara daring (Rabu, 01/12) pukul 10.00 hingga selesai. Acara ini dibuka oleh Ilham Saputra, Ketua KPU RI, dan pengantar diskusi dilakukan oleh Viryan Azis, Anggota KPU RI. Hadir sebagai narasumber Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan, dan Drs.Oktorialdi, MA, Ph.D, Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Pemerataan dan Kewilayahan. Moderator webinar kali ini adalah Andre Putra Hermawan. Program Satu Data Indonesia (SDI) diatur dalam Perpres No.30/2019. Adapun data prioritas SDI meliputi Prioritas Nasional, Program Strategis Nasional (SDGs, Bansos, Banpem, Subsidi,UMKM), Major Project dalam RPJMN dan RKP, dan Arahan Presiden (mendesak). Menurut Moeldoko, Forum satu data tidak hanya dibutuhkan di tingkat pusat tapi juga di tingkat daerah. Jika  SDI di daerah terlaksana dengan baik maka dapat membantu penataan di berbagai sektor, termasuk data pemilu karena data menjadi terpadu, terintegrasi, dan termutakhir. Oleh sebab itu, pemutakhiran data, sinkronisasi berbagai pihak untuk satu data Indonesia menjadi sangat penting. “Jangan sampai data-data palsu digunakan untuk pendaftaran partai politik, calon independen, atau Kepala Daerah sehingga menghantarkan orang-orang yang tidak mewakili pilihan rakyat menjadi pemimpin. Penting juga kecermatan petugas KPU/KPUD sangat diperlukan di daerah.” Pesan Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan. Selanjutnya, Oktarialdi, Staf Ahli Menteri PPN Bappenas menyatakan bahwa Tata kelola Satu Data Indonesia bertujuan mendorong ketersediaan (kuantitas) dan kualitas data. Sumber data berasal dari pemerintah pusat 87 K/L, Pemerintah Daerah Prov/Kab/Kota, dan Umum.  “Dalam hal perencanaan kita mulai membuat daftar data, artinya data statistik, data spasial, dan data keuangan didaftarkan. Setelah itu dalam forum diputuskan data mana yang menjadi data prioritas mengacu pada RPJMN, RKP, SDGs, dan lain-lain. Selanjutnya baru bisa menyusun rencana aksi”, ujar Oktarialdi. Pada intinya, sebelum data disebarluaskan data harus diperiksa terlebih dahulu oleh walidata,  kemudian pemeriksaan data prioritas lanjutan dilakukan oleh Pembina data dengan tetap memperhatikan empat hal yaitu standard data, kode referensi, metadata, dan interoperabilitas.(nl/hupmas)

kab-jombang.kpu.go.id – KPU Jombang Gelar Rapat Rutin Bahas Kegiatan Mingguan secara virtual melalui zoom meting yang di ikuti Ketua, Anggota, Sekretaris, Kasubag dan subkoordinator Bahas agenda Kegiatan Mingguan ini , Senin (29/11) Rapat dibuka oleh ketua KPU Jombang pada pukul 10.30 WIB. Yang dilanjutkan dengan Pembahasan masing-masing divisi dan subbag, mulai dari dilakukan permohonan plt baru ke propinsi Jawa Timur. Divisi Rendatin menegaskan pentingnya mempelajari PKPU nomor 6 tahun 2021 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Juga mengingatkan rapat koordinasi PDPB bulan November akan dilaksanakan pada Selasa tanggal 30 November 2021. Sementara itu Kasubag KUL dalam waktu dekat realisasi anggaran, persiapan purna tugas pak Karlan yang berakhir bulan November dengan iuran sukarela, Pembelanjaan bunga vertical garden dan dalam ruangan akan dilakukan setelah melihat realisasi anggaran, Persiapan pembelanjaan dana hibah non pilkada ,” Ujar Heri Rapat ditutup oleh Ketua KPU Jombang pada pukul 11.30(ag/hupmas)

kab-jombang.kpu.go.id –  Tim KPU Jatim dampingi pengadaan  Hibah Non Tahapan KPU Jombang di ruang rapat KPU Jombang, Kunjungan Tim  pendamping KPU Jatim  diterima langsung tiga pejabat KPU Jombang, Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan, Sekretaris KPU Jombang dan Kasubag Umum KPU Jombang, Jumat (26/11). Fungsional Ahli Sekretariat  KPU Jatim Agus mengatakan tujuan kunjungan kerja ini untuk memberikan pendampingan terkait aspek-aspek standar pelayanan LPSE, sekaligus  pemantauan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Hibah Non Tahapan KPU Jombang ,” Ujarnya. Sekretaris KPU Jombang  Hanif purwanto,  mengatakan, permintaan pendampingan oleh Tim KPU adalah salah satu upaya yang dilakukan pihaknya sebagai bentuk transparansi membangun kepercayaan, terlebih kepada penggunaan anggaran pengadaan barang dan jasa, “Terkait itu, akan kami pertanggunjawabkan laporan terkait penggunaan anggaran dana hibah yang berasal dari Pemkab Jombang,”  Tegasnya (ag/hupmas)

kab-jombang.kpu.go.id – Bersama dengan KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur dan beberapa KPU Provinsi Se-Indonesia KPU, KPU Kabupaten menikuti  Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai 2021 untuk Jabatan Fungsional Tertentu. Acara dilaksanakan secara daring via zoom meeting, dalam acara tersebut diikuti oleh Heri Subagyo kasubag KUL, Samsul Huda Subkor  Perencana Ahli Muda dan Burhani Agus S  Plt. Subkor Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Jombang, Jum’at (26/11) Bimtek dibuka pada pukul 12.30 WIB oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur, Nanik Karsini menyatakan bahwa Bimtek diadakan untuk memfasilitasi para pegawai agar mampu memahami penyusunan SKP sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 8 Tahun 2021.“Bimbingan Teknis ini dilaksanakan guna meningkatkan pemahaman perihal penyusunan SKP untuk Jabatan Fungsional Tertentu sesuai dengan Permenpan RB Nomor 8 tahun 2021.” Ujar  Nanik. Bimtek sendiri dibagi dalam dua sesi,  sesi pertama dimoderatori oleh Nurita Paramita, Subkoordinator Program dan Data KPU Provinsi Jawa Timur. Materi pertama pada sesi ini yakni ‘Bimtek SKP untuk Jabatan Fungsional Perencana’ yang disampaikan oleh Iksan dari Pusbindiklatern Bappenas, menyampaikan bahwa nantinya akan dilaksanakan penilaian angka kredit berbasis website (Aplikasi SIKEREN) untuk perencana, “Nantinya akan ada Aplikasi berbasis website yakni SIKEREN (Sistem Informasi Kinerja Perencana) untuk penilaian angka kredit yang akan digunakan oleh para Jabatan Fungsional Tertentu di seluruh Indonesia,” Ujarnya Sedangkan materi kedua pada sesi pertama tentang ‘Bimtek SKP untuk Jabatan Fungsional Analis SDM’ disampaikankan oleh Cori dari Direktorat kinerja ASN BKN. Cori menyampaikan bahwa hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan penilaian SKP adalah Perihal alur susunan manajamen kerja PNS, “guna melakukan penilaian SKP harus memperhatiakan manajamen kerja PNS, dimulai dari tahap perencanaan yang disesuaikan dengan visi dan misi organisasi, kemudian tahap pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan. Diperlukan pembinaan karena pada praktiknya terkadang ada pegawai yang berkinerja baik namun kurang disiplin ataupun sebaliknya. Terakhir yakni penilaian kinerja,” Jelasnya Selesai kedua narasumber menyampaiakan paparanya dibuka sesi tanya jawab yang di moderatori Nurita Paramita Untuk Bimtek sesi kedua dimoderatori oleh Yuliani Dewi selaku Koordinator Hukum, Teknis dan Hupmas KPU Provinsi Jawa Timur dengan dua narasumber.  Pemateri pertama pada sesi ini yakni ‘Bimtek SKP untuk Jabatan Fungsional Arsiparis’, disampaikan oleh Diyah Kuswardani, Arsiparis Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur,” SKP Arsiparis selaku PNS akan dinilai oleh Atasan Langsung selaku pajabat Penilai dan Tim Penilai Kinerja Instansi Pembina yakni dari Direktorat SDM Kearsipan dan Sertifikasi ANRI serta Tim Penilai Kinerja Instansi.” Ujar  Diyah. Materi kedua sesi ke dua tentang Bimtek SKP untuk Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu disampaikan oleh Edi Raharjo dari KPU RI. Edi menyebutkan bahwa jika dibandingkan dengan jabatan fungsional lainnya, Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu bisa dikatakan lahir ‘prematur’ sehingga perlu banyak penyempurnaan.“Jika Jabatan Fungsional Arsiparis misalnya memang ketika muncul itu sudah siap, namun Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu ini muncul prematur sehingga memang masih banyak yang perlu dipersiapkan dan disempurnakan.” Ujarnya Acara dahiri dengan sesi tanya jawab dan ditutup oleh Nanik Karsini, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur, akan  menyampaikan akan ada Bimtek luring perihal penyusunan SKP untuk Jabatan Fungsional Tertentu sebagai tindak lanjut dari Bimtek daring yang dilaksanakan hari ini,” Jelasnya (ag/Hupmas).

kab-jombang.kpu.go.id – Ahiri Praktek Kerja Magang di KPU Jombang , Enam Mahasiswi STIE Dewantara jurusan Managemen SDM Ani Farida, Qutrotunnada Azriati, Dwi Maulidatul Aulia, Latlatul izzah, Nur Istiqomah dan Bunga Karlina Yulia Yasmin mengahiri masa Praktek Kerja Magang di KPU Kabupaten Jombang  yang telah melaksanakan magang selama sebulan. Acara dihadiri jajaran Komisioner, Sekretaris, dan pegawai Sekretariat, Jumat ( 26,/11) Kedelapan Mahasiswi  tersebut berpamitan seraya mengucapkan terima kasih atas arahan dan bimbingan selama menjalankan tugas PKL dan PKM di KPU Kabupaten Jombang. Komisioner Divisi Hukum dan pengawasan, Ayatullah Khumaini menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas bantuan tenaga dan pikiran yang dicurahkan oleh para mahasiswi , “Semoga pengalaman, informasi, dan pengetahuan yang didapat dari praktek kerja lapangan dan praktek kerja magang di Kantor KPU Kabupaten Jombang bermanfaat dimasa depan, utamanya terkait kepemiluan,” Ujar Ayat. Hal senada juga di sampaiakan Kasubag KUL KPU Jombang Heri Subagyo, menyampaikan apresiasi dan harapannya atas kehadiran para mahasiswi STIE Dewantara, “Terimakasih atas pengabdian adik-adik mahasiswa, kami merasa terbantu atas kehadirannya. Semoga menjadi pengalaman terbaik dan bermanfaat,” Ujarnya Nur Istiqomah, salah satu perwakilan mahasiswi, turut menyampaikan ucapan terima kasih dan arahan yang diberikan selama menjalankan tugas. “Kami semua disini berterima kasih kepada para Komisioner dan Sekretariat yang telah membagikan ilmu dan pengalamannya terkait kepemiluan,” Ujar Nur Istiqomah Di akhir acara, Kedelapan Mahasiswi  tersebut menyerahkan kenang-kenangan kepada KPU Kabupaten Jombang dan diterima secara langsung oleh Kasubag KUL KPU Jombang, Setelahnya, mereka berpamitan (ag/hupmas)

kab-jombang.kpu.go.id –  KPU Kabupaten Jombang mengikuti Webinar seri III “Strategi Membangun Super Apps Untuk Pemilu 2024” secara daring, Jumat (26/11). Hadir sebagai narasumber dalam webinar kali ini yaitu Andri Qiantori, Tribe Leader Vaccination and Peduli Lindungi, Yudistira Dwi W.A, pakar teknologi dan informasi, dan Andre Putra Hermawan, Pusdatin KPU RI sebagai moderator. Webinar ini digelar dengan tujuan untuk memastikan aplikasi yang dimiliki KPU dalam mendukung dan mensupport Pemilu 2024. Idealnya aplikasi dibuat untuk memudahkan pekerjaan KPU agar lebih efisein dan efektif.   “Ini merupakan bagian upaya KPU untuk membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan lebih baik sehingga hasil pemilu dapat diterima masyarakat,” ujar Ilham Saputra dalam sambutannya. Ekosistem prasayarat utama untuk melayani pemilih sangat memungkinkan diwujudkan karena ruang digital sudah sangat mendukung, “Sebelumnya kita sudah ada aplikasi mobile sederhana kemudian hadir aplikasi Sirekap, yang menjadi tantangan saat ini adalah bagaimana kita membangun super app untuk pemilu 2024.” Ujar Viryan Azis saat membuka webinar kali ini. Pada dasarnya, karakteristik utama Super Apps yaitu untuk menghasilkan kenyamanan. Banyak contoh sukses Super Apps di Indonesia seperti Gojek, HaloDoc, PeduliLindungi. Akan tetapi, tantangan Super Apps di layanan kepemiluan juga tidak bisa dihindari seperti masih adanya Kesenjangan infrastruktur TIK (Internet); Literasi Digital pegawai KPU, Anggota KPU, dan Badan Adhoc; Data dan cyber security; User Download; serta Data Integration and partitioning. “Dari sisi KPU, yang paling menarik untuk membangun Super App yaitu dengan menciptakan kemudahan pengguna untuk mengakses layanan informasi,” ungkap Yudistira Asnar( nl/Hupmas)