Berita Terkini

Batu, kab-jombang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang (KPU Jombang) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Verifikasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 pada hari ini Jumat (30/9/22). Rapat koordinasi tersebut berlangsung di Kota Batu, Jawa Timur, dan dipimpin langsung oleh Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan, As’ad Choiruddin, Kegiatan rakor tersebut dihadiri oleh Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Abd. Wadud Burhan Abadi, Divisi Hukum dan Pengawasan Ayatullah Khumaini, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, Rita Darmawati, seluruh Anggota Bawaslu Kabupaten Jombang, serta seluruh sekretariat KPU Kabupaten Jombang. As’ad Choiruddin selaku pemberi materi rakor menjelaskan bahwa tahapan verifikasi partai politik belum selesai. Dimana dalam waktu dekat kita akan melaksanakan tahapan vermin  dokumen persyaratan perbaikan  keanggotaan, saya harap kita semua khususnya sekretariat KPU saling bekerjasama dalam kegiatan vermin tersebut. Kegiatan rakor terlaksana cukup kondusif dan berlangsung secara aktif. Dimana para peserta rakor aktif untuk bertanya dan diskusi terbaik vermin. (dt/humas)

Bogor, kab-jombang.kpu.go.id –  Sekretaris Jenderal KPU, Bernad Dermawan Sutrisno melantik dan mengambil sumpah/janji 43 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Sekretariat Jenderal KPU dan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji dilaksanakan di Kabupaten Bogor Jawa Barat pada Hari Kamis (29/9/2022). Pelantikan yang dilaksanakan di kaki Gunung Salak ini diikuti oleh Pejabat Eselon I, II, III, dan IV pada Sekretariat Jenderal KPU, serta lebih kurang 1.200 peserta Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Logistik Pemilu Serentak Tahun 2024. Bernad memberikan arahan dan meminta kepada para pejabat yang dilantik untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Evaluasi pejabat eselon II ini telah dilakukan melalui asesmen, wawancara, dan rekam jejak. Hal ini penting untuk membangun soliditas organisasi, untuk itu para pejabat yang dilantik segera melakukan konsolidasi ke seluruh jajarannya, serta pimpinan masing-masing satuan kerja. Adapun 43 pejabat yang dilantik terdiri atas 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Sekretariat Jenderal KPU, yakni Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Melgia Carolina Van Harling, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Suryadi, Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Cahyo Ariawan, Kepala Biro Perundang-undangan, Nur Syarifah, Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Yayu Yuliani, Kepala Biro Umum, Kusmanto Riwu Djo Naga, Inspektur Wilayah III, Mars Ansori Wijaya, Inspektur Wilayah II, Pujiastuti, Inspektur Wilayah I, M. Syahrizal Iskandar, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Nur Wakit Aliyusron, Kepala Biro Logistik, Novy Hasbhy Munnawar, Kepala Pusat Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, dan Wahyu Yudi Wijayanti. Sedangkan 31 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh yakni, Sekretaris KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adiwijaya Bakti, Sekretaris KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, Asep Suhlan, Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara, Lucky Firnandy Majanto, Sekretaris KPU Provinsi Lampung, Mashur Sampurna, Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Tengah,, Arief Suja'i, Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Barat Basir, Sekretaris KPU Kalimantan Timur, Aliuk, Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat, Bakhtiar, Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Adnan Tahir, Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Mohammad Taufiq, Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo, Mukti Abdullatif Mile, Sekretaris KPU Provinsi, Papua Ryllo Ashuri Panay, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah, Rudinal, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur, Nanik Karsini, Sekretaris KIP Aceh Muchtaruddin, Sekretaris KPU Provinsi Banten, Ferry Syahminan, Sekretaris KPU Provinsi Jambi, Khoirul Bahri Lubis, Sekretaris KPU Provinsi Riau, Sri Lestariningsih, Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat Firman, Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu, Kemas Mohammad Ajir, Sekretaris KPU Provinsi Bali I Made Oka Purnama, Sekretaris KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sekretaris KPU DI Yogyakarta, Muhammad Hasyim, Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat, Michael Mote, Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Tri Tujiana, Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan Basuki, Sekretaris KPU Provinsi Maluku Utara, Efendi Latuconsina, Sekretaris KPU Provinsi Maluku, Mukmin Buamona, Sekretaris KPU Provinsi Kepulauan Riau, A. Irwan Zuhdi Siregar, Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Utara, Syafruddin. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya 43 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Sekretariat Jenderal KPU dan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, khususnya kepada Dra. Nanik Karsini, M.Si. sebagai Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur. (dt/humas) Sumber : kpu.go.id

Jombang, kab-jombang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang (KPU Jombang) menggelar Rapat Koordinasi dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Bulan September Tahun 2022. Kegiatan rakor dilakukan secara daring, pada hari ini (27/9/22). Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindak lanjut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 11 November 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Hadir secara daring Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Abd. Wadud Burhan Abadi, Kasubbag Rendatin Dwi Ratna Anjar Sakti, Fungsonal Tata Kelola Pemilu Samsul Hudha, Anggota Bawaslu Kabupaten Jombang, Dispendukcapil Kabupaten Jombang, POLRES Kabupaten Jombang, dan Kodim. Rakor dibuka oleh Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Abd. Wadud Burhan Abadi dan selanjutnya diteruskan untuk pemaparan hasil rekapitulasi DPB Triwulan III Tahun 2022. (dt/humas)

Bogor, kab-jombang.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang (KPU Jombang) mengadiri Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Logistik Pemilu Serentak Tahun 2024. Rapat koordinasi yang diadakan oleh KPU tersebut diselenggarakan pada Hari Selasa s.d.  Kamis (27 s.d. 29 September 2022) di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan rapat koordinasi diikuti oleh Ketua dan Anggota KPU, Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh di seluruh Indonesia; Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik pada KPU Provinsi/KIP Aceh di Provinsi Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, Papua dan Banten; d. Sekretaris KPU Provinsi di seluruh Indonesia; Kepala Subbagian Umum dan Logistik pada KPU Provinsi di seluruh Indonesia, Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga pada KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia; Anggota KPU Kabupaten Bogor, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Perwakilan KPU Jombang yang turut hadir dalam kegiatan rakor adalah Ketua KPU Jombang Athoillah dan Sekretaris KPU Jombang Hanif Purwanto. Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memetakan pengelolaan logistik Pemilu 2024, melalui berbagai masukan dari KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang mengetahui kondisi riil di lapangan. Pemetaan ini di antaranya kondisi di daerah terluar dan terjauh, moda transportasi yang bisa digunakan, ketersediaan personil yang dibutuhkan, sehingga semua bisa diidentifikasikan kebutuhan anggarannya. Hal ini disampaikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Logistik Pemilu Serentak Tahun 2024 bersama KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota se-Indonesia yang membidangi logistik. "Ada dua macam logistik. Pertama, logistik utama, seperti surat suara, sebagai sarana mengekspresikan hak pilih masyarakat, dan formulir penghitungan dan rekapitulasi, sebagai sarana mengadministrasikan proses pemilu. Kedua, logistik pendukung, seperti bilik, tinta, dan alat coblos," jelas Hasyim. Ketua KPU Hasyim Asyari juga mengingatkan, karakter lembaga KPU adalah hierakhis dan nasional. Untuk itu, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota harus bekerja sesuai dengan arahan dan instruksi KPU RI baik melalui surat resmi atau instruksi lainnya. Dimana anggota KPU Kabupaten/Kota harus menguasai aspek-aspek teknis Pemilu terutama yang terkait dengan elemen-elemen Tempat Pemungutan Suara (TPS). Contohnya, anggota KPU harus memahami jenis-jenis daftar pemilih, formulir-formulir, dan aspek teknis lainnya.  Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Kerumahtanggaan KPU Yulianto Sudrajat memaparkan, KPU sedang menyusun rancangan Peraturan KPU tentang pengelolaan logistik pemilu. Dengan aturan yang sedang disusun itu, KPU berusaha mengantisipasi persoalan yang muncul. Di antaranya waktu pengadaan, pengelolaan, serta distribusi logistik yang singkat. Untuk itu, KPU akan menggandeng pemangku kepentingan seperti TNI dan Polri untuk mendukung distribusi logistik Pemilu 2024.  Yulianto Sudrajat juga menguraikan rencana KPU untuk Pemilu Tahun 2024, yang akan membuat skema berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya, yaitu dengan skema pengelolaan, pengadaan, dan distribusi yang terpisah. Logistik pendukung akan dikerjakan terlebih dahulu, jika Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah ditetapkan, nantinya tinggal menyesuaikan. Pola pengadaan juga akan didistribusikan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, untuk lebih mendekatkan pada proses distribusinya. "Ke depan tidak ada lagi proses sortir dan lipat surat suara di kabupaten/kota, semua akan didistribusikan sudah packing rapi. Untuk meminimalkan kesalahan daerah pemilihan saat packing dan distribusi, sampul tidak lagi menggunakan warna coklat seperti sebelumnya, tetapi menggunakan sampul yang mudah diidentifikasi," tutur Yulianto, pengemban Divisi Logistik KPU. Selain itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyerap masukan dari KPU Kabupaten/Kota serta KPU Provinsi se-Indonesia dalam pengelolaan logistik Pemilu. Langkah itu dilakukan sebagai salah satu langkah pencegahan masalah dalam pengelolaan logistik.  "Kami meminta pemikiran yang cerdas dan prospektif," kata Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU Eberta Kawima yang menjadi moderator dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pengelolaan Logistik Tahapan Pemilu 2024. (dt/humas)

Jombang, kab-jombang.kpu.go.id - Jajaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang laksanakan apel rutin pada Senin (26/9/22) pagi. Apel pagi dilaksanakan di halaman kantor KPU Kabupaten Jombang dengan dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Jombang, Hanif Purwanto. Dalam amanatnya, Hanif Purwanto menekankan kepada seluruh peserta apel untuk senantiasa menjaga kesehatan. “Kita harus selalu peduli terhadap kesehatan tubuh kita. Wajib memperhatikan nutrisi, vitamin dan segala hal baik lainnya yang diperlukan tubuh. Sehingga dengan begitu, imunitas tubuh kita akan semakin baik. Saya berharap, semua keluarga KPU Kabupaten Jombang mampu menjaga kesehatan masing-masing,” tuturnya. Ia juga menjelaskan, bahwa menjaga imunitas tubuh juga menjadi salah satu usaha yang wajib dilakukan dalam rangka mensukseskan Pemilu 2024. Ia pun juga memerintahkan setiap stafnya untuk rajin melakukan check up kesehatan ke dokter terdekat, serta menghimbau untuk mengkonsumsi makanan yang sehat. (dt/humas)

Sidoarjo, kab-jombang.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang (KPU Jombang) mengadiri Rapat Koordinasi Dukungan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA) dalam Tahapan Pembentukan Badan Ad Hoc. Rapat koordinasi yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) tersebut diselenggarakan pada Hari Minggu s.d.  Senin (25 s.d. 26 September 2022) di Kota Udang (Kabupaten Sidoarjo), tepatnya di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo yang beralamat di Jl. Raya Cemeng Kalang No.1, Ngemplak, Cemeng Kalang, Sidoarjo. Kegiatan rapat koordinasi diikuti oleh Anggota KPU Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM beserta Kepala Subbagian Hukum dan SDM se-Jawa Timur. Perwakilan KPU Jombang yang turut hadir dalam kegiatan rakor adalah Anggota KPU Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM Rita Darmawati, dan Kepala Subbagian Hukum dan SDM Achmad Saifuddin. Anggota KPU Provinsi Jawa Timur, Miftahur Rozaq mengatakan bahwa roadmap digitalisasi sudah dilaksanakan oleh KPU RI beberapa tahun terakhir ini. Hal tersebut untuk menjalankan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Komisi Pemilihan Umum yang juga merupakan bagian dari pemerintahan melakukan kontribusi terkait SPBE dengan terbitnya PKPU Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum. “Bukti tata kelola KPU berbasis elektronik yaitu adanya Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), Sistem Informasi Pernggantian Antar Waktu (SIMPAW), Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), Sistem Informasi Pencalonan (SILON), dan masih banyak sistem informasi lainnya,” terang Rozaq. Pengarahan tentang SIAKBA disampaikan oleh Divisi Sumber Daya Manusia Penelitian dan Pengembangan KPU Jatim, Rochani. Pengenalan lebih lanjut tentang SIAKBA disampaikan oleh Kabag Hukum dan SDM KPU Jatim, Rizki Indah Susanti. Sedangkan uji coba SIAKBA dilakukan oleh Kasubbag SDM KPU Jatim, Andrie Susanto. Dalam kegiatan rapat koordinasi, seluruh peserta melakukan uji coba SIAKBA sebagai bagian dari sistem pemerintah berbasis elektronik, yang belum lama ini dilakukan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) ditindaklanjuti KPU Jawa Timur. (dt/humas)