Berita Terkini

kab-jombang.kpu.go.id –  .KPU Kabupaten Jombang  mengikuti bimtek Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang diselenggarakan oleh KPU Prop Jatim, melalui aplikasi zoom meeting bersana dengan 38 Ketua, Anggota KPU Divisi Rendatin, Sekretaris dan subko program dan data ,se Jawa Timur,Kamis (2/12) Acara yang dibuka oleh Ketua KPU Propinsi Jawa Timur Choirul Anam, menegaskan pentingnya keselarasan Antara visi, misi dan tujuan Antara KPU RI hingga KPU Kab/Kota. “Dengan adanya bimtek ini anam berharap bisa meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja di jajaran KPU kab/kota se-jawa timur khususnya,” Ujar Choirul Anam Serta samputan dari sekretaris KPU KPU Propinsi Jawa Timur, Nanik Karsini,  rencana strategis merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja suatu Lembaga.  Bimtek penyusunan renstra sendiri  adalah tindak lanjut dari KPU Provinsi atas hasil evaluasi SAKIP yang telah dilaksanakan KPU Prov Jatim beberapa waktu lalu dan dilanjutkan pemateri dari KPU RI Sedangkan pemateri dari KPU RI, Alfred dan Dzkiri Hakim Badri secara bergantian memaparkan materi tentang teknis penyusunan Recana Strategis dan dilanjutkan paparan sub koordinator bag progda KPU Prov Nurita, menekankan kepada jajaran KPU Kab/kota bahwa tiga minggu kedepan untuk mempersiapkan penyusunan Perjanjian kinerja, IKU dan Renja di tahun 2022. Acara Bimtek Penyusunan Penyusunan Rencana Strategis  yang berlangsung hingga pukul 11.20 WIB berjalan dengan lancar.(ag/hupmas)

kab-jombang.kpu.go.id –  KPU Propinsi Jawa Timur Gelar Sosialisasi uji Kesesuaian jabatan (job fit) pengisian Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten /Kota, secara daring  melalui aplikasi zoom meeting bersama dengan 38 pejabat struktural,se Jawa Timur,Rabu (1/12) Acara yang dibuka oleh sekretaris KPU KPU Propinsi Jawa Timur, Nanik Karsini, mengatakan, pengisian Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten adalah kewenangan KPU RI. Dan pengisian jabatan tersebut dilalukan oleh Sekretaris Jenderal KPU RI melalui metode uji kesesuain jabatan (job fit) atau melalui mekanisme mutasi dan Promosi, sesuai dengan surat SEkjen KPU Nomor : 01/UKJ/SetjenKPU/XI/2021, pengumuman uji kesesuaian jabatan (job fit) sekretaris kpu kabupaten/kota tahun 2021, dan format lampiranya, “Ujar Ninik “Pengisian jabatan sekretaris KPU Kabupaten/Kota berkenaan dengan kekosongan 61  jabatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota pada 23 Provinsi salah satunya kekosongan jabatan Sekretaris KPU Kabupaten /kota yang ada di Jawa Timur ada 6  sekretaris yang Kosong ,” Ujar Ninik Dilanjutkan dengan sesi Tanya jawab yang dipandu oleh Suharto (totok) Koordinator program data dan SDM KPU Jatim, terkait  Teknisi rekrutmen, KPU RI telah membentuk tim uji kesesuaian pengisian jabatan calon sekretaris KPU Kabupaten/kota, sejumlah peserta tampak sangat antusiat dalam mengikuti acara tersebut bahkan bertanya terkait hal tersebut ( ag/hupmas)

kab-jombang.kpu.go.id –  KPU Kabupaten Jombang hadiri Coaching Clinic Persiapan Penyusunan Laporan BMN dan Evaluasi Pengelolaan BMN Tahun 2021, secara daring (Rabu, 1/12). BMN (Barang Milik Negara) merupakan satu kesatuan dari laporan keuangan. Pelaporan BMN ini bagian dari penatausaahaan barang milik Negara. Secara khusus, pengelolaan BMN dilaksanakan oleh unit akuntansi kuasa pengguna barang dalam hal ini Sekretaris KPU Kab/Kota, Sekretaris KPU Provinsi, dan di tingkat Pusat adalah Sekjen, serta Operator. Pelatihan ini dibuka langsung oleh Yayu Yuliyani, Kepala Biro Keuangan dan BMN KPU RI. Hadir sebagai narasumber Andi mujahid Darwis, Direktorat Barang Milik Negara,DJKN. Total enam topik yang dibahas dalam coaching clinic kali ini, antara lain Tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK, monitoring e-rekonLK, Kapitalisasi nilai BMN, Masalah akun belanja aset, Masalah akun belanja persediaan, serta Pengawasan dan Pengendalian BMN. “Yang perlu diperhatikan dalam menindaklanjuti temuan BPK yaitu kita perlu melakukan screening data yang tidak normal, lalu kita tindak lanjuti temuan BPK, dan kita lanjutkan transaksi normalisasi,” ujar Andi mujahid Darwis. Selanjutnya, pada bahasan kapitalisasi nilai, ada kriteria syarat substantif yang harus dipenuhi, diantaranya pertambahan masa manfaat, peningkatan kapasitas, peningkatan kualitas, dan peningkatan volume aset. Lebih lanjut, Andi memberikan perumpamaan ketika dilakukan rehab dan renovasi aset maka harus menambah masa manfaat aset tersebut. Misalnya gedung dengan umur ekonomis 10 tahun, pada tahun ke-8 dilakukan renovasi dengan harapan masih dapat dipergunakan 7 tahun lagi, sehingga umur gedung semula 10 tahun menjadi 15 tahun. Kegiatan coaching clinic diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab (nl/hupmas)

kab-jombang.kpu.go.id –  KPU Kabupaten Jombang mengikuti Webinar Knowledge Sharing Digitalisasi Pemilu Seri IV yang bertema “Pembangunan Satu Data Pemilu Untuk Satu Data Indonesia” secara daring (Rabu, 01/12) pukul 10.00 hingga selesai. Acara ini dibuka oleh Ilham Saputra, Ketua KPU RI, dan pengantar diskusi dilakukan oleh Viryan Azis, Anggota KPU RI. Hadir sebagai narasumber Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan, dan Drs.Oktorialdi, MA, Ph.D, Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Pemerataan dan Kewilayahan. Moderator webinar kali ini adalah Andre Putra Hermawan. Program Satu Data Indonesia (SDI) diatur dalam Perpres No.30/2019. Adapun data prioritas SDI meliputi Prioritas Nasional, Program Strategis Nasional (SDGs, Bansos, Banpem, Subsidi,UMKM), Major Project dalam RPJMN dan RKP, dan Arahan Presiden (mendesak). Menurut Moeldoko, Forum satu data tidak hanya dibutuhkan di tingkat pusat tapi juga di tingkat daerah. Jika  SDI di daerah terlaksana dengan baik maka dapat membantu penataan di berbagai sektor, termasuk data pemilu karena data menjadi terpadu, terintegrasi, dan termutakhir. Oleh sebab itu, pemutakhiran data, sinkronisasi berbagai pihak untuk satu data Indonesia menjadi sangat penting. “Jangan sampai data-data palsu digunakan untuk pendaftaran partai politik, calon independen, atau Kepala Daerah sehingga menghantarkan orang-orang yang tidak mewakili pilihan rakyat menjadi pemimpin. Penting juga kecermatan petugas KPU/KPUD sangat diperlukan di daerah.” Pesan Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan. Selanjutnya, Oktarialdi, Staf Ahli Menteri PPN Bappenas menyatakan bahwa Tata kelola Satu Data Indonesia bertujuan mendorong ketersediaan (kuantitas) dan kualitas data. Sumber data berasal dari pemerintah pusat 87 K/L, Pemerintah Daerah Prov/Kab/Kota, dan Umum.  “Dalam hal perencanaan kita mulai membuat daftar data, artinya data statistik, data spasial, dan data keuangan didaftarkan. Setelah itu dalam forum diputuskan data mana yang menjadi data prioritas mengacu pada RPJMN, RKP, SDGs, dan lain-lain. Selanjutnya baru bisa menyusun rencana aksi”, ujar Oktarialdi. Pada intinya, sebelum data disebarluaskan data harus diperiksa terlebih dahulu oleh walidata,  kemudian pemeriksaan data prioritas lanjutan dilakukan oleh Pembina data dengan tetap memperhatikan empat hal yaitu standard data, kode referensi, metadata, dan interoperabilitas.(nl/hupmas)

kab-jombang.kpu.go.id – KPU Jombang Gelar Rapat Rutin Bahas Kegiatan Mingguan secara virtual melalui zoom meting yang di ikuti Ketua, Anggota, Sekretaris, Kasubag dan subkoordinator Bahas agenda Kegiatan Mingguan ini , Senin (29/11) Rapat dibuka oleh ketua KPU Jombang pada pukul 10.30 WIB. Yang dilanjutkan dengan Pembahasan masing-masing divisi dan subbag, mulai dari dilakukan permohonan plt baru ke propinsi Jawa Timur. Divisi Rendatin menegaskan pentingnya mempelajari PKPU nomor 6 tahun 2021 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Juga mengingatkan rapat koordinasi PDPB bulan November akan dilaksanakan pada Selasa tanggal 30 November 2021. Sementara itu Kasubag KUL dalam waktu dekat realisasi anggaran, persiapan purna tugas pak Karlan yang berakhir bulan November dengan iuran sukarela, Pembelanjaan bunga vertical garden dan dalam ruangan akan dilakukan setelah melihat realisasi anggaran, Persiapan pembelanjaan dana hibah non pilkada ,” Ujar Heri Rapat ditutup oleh Ketua KPU Jombang pada pukul 11.30(ag/hupmas)

kab-jombang.kpu.go.id –  Tim KPU Jatim dampingi pengadaan  Hibah Non Tahapan KPU Jombang di ruang rapat KPU Jombang, Kunjungan Tim  pendamping KPU Jatim  diterima langsung tiga pejabat KPU Jombang, Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan, Sekretaris KPU Jombang dan Kasubag Umum KPU Jombang, Jumat (26/11). Fungsional Ahli Sekretariat  KPU Jatim Agus mengatakan tujuan kunjungan kerja ini untuk memberikan pendampingan terkait aspek-aspek standar pelayanan LPSE, sekaligus  pemantauan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Hibah Non Tahapan KPU Jombang ,” Ujarnya. Sekretaris KPU Jombang  Hanif purwanto,  mengatakan, permintaan pendampingan oleh Tim KPU adalah salah satu upaya yang dilakukan pihaknya sebagai bentuk transparansi membangun kepercayaan, terlebih kepada penggunaan anggaran pengadaan barang dan jasa, “Terkait itu, akan kami pertanggunjawabkan laporan terkait penggunaan anggaran dana hibah yang berasal dari Pemkab Jombang,”  Tegasnya (ag/hupmas)