Berita Terkini

Jombang, kab-jombang.kpu.go.id – Jajaran KPU Jombang melayat kerumah duka saat mengetahui meninggalnya bapak Mustakim (67 tahun) orang tua dari As’ad Choirudin Anggota KPU Kabupaten Jombang pada Selasa (18 /1) di desa Kademanga, Gudo Jombang. Atas nama jajaran KPU Jombang, Athoillah atas nama pribadi dan Jajaran KPU Jombang  mengucapkan rasa belangsungkawa dan turut berduka cita yang sedalam - dalamnya atas meninggalnya almarhum bapak Mustakim ,” untuk itu mari kita mendoakan semoga almarhum ditempatkan ditempat terbaik, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan”, Ujarnya. Jajaran KPU Propinsi Jawa Timur juga juga menyampaiakan duka atas meninggalnya bapak Mustakim  orang dari As’ad Choirudin Anggota KPU Kabupaten Jombang, baik dengan mengirim karangan bunga maupun  datang kerumah duka beserta serta KPU kab/kota  laianya.   Assad Choirudin  perwakilan keluarga mengucapkan terima kasih dan menyambut baik kehadiran rombongan kerumah duka, kami yang sedang berduka. Hanya do’a yang bisa kami panjatkan kepada Alloh, semoga almarhum ditempatkan ditempat terbaik.Amin”, ucapnya. (ag/hupmas)

Jombang, kab-jombang.kpu.go.id –KPU Jombang  mengikuti rapat koordinasi penyusunan dan penilaian laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur secara daring via zoom meeting dengan peserta Sekretaris, Seluruh Kasubbag, Bendahara, Operator SAIBA, Operator SIMAK dan Staf Keuangan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur,  Senin (17/1) Rakor dimulai pukul 13.30 WIB, dibuka Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur, Nanik Karsini menyampaiakn bahwa acara ini merupakan tindak lanjut dari surat KPU RI Nomor 3508/KU.03.2/02/2021 Tanggal 29 Desember 2021 tentang pelaksanaan pengendalian intern atas pelaporan keuangan untuk mendukung proses penyusunan LK Anaudited 2021," Ujarnya. Dilanjutkan dengan pengarahan dari M. Aminsyah Kepala Bagian Aklap SAI KPU RI,  bahwa berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), tujuan SPIP diantaranya adalah memperoleh Laporan Kuangan yang efektif, efisien dan handal. Sebagai bagian dari SPIP, maka PIPK bertujuan untuk mendukung proses penyusunan LK (Laporan Keuangan) Unaudited Tahun 2021. Dengan diselenggarakannya rapat koordinasi ini dapat membantu, membimbing dan sharing terkait penyusunan laporan PIPK ini di Lingkungan KPU Provinsi beserta KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Sedangkan  dari Tim Aklap KPU RI, Dwi Rismala Sari menjelaskan tentang langkah-langkah dalam penyusunan PIPK, Proses Penilaian PIPK dan Tahapan Penerapan PIPK dan  Yuniarto Bani Syahriadi Kasubbag Keuangan KPU Provinsi Jawa Timur,  menjelaskan secara rinci terkait langkah-langkah dalam penyusunan laporan PIPK serta seimulasi langsung proses pengisian lampiran-lampiran dalam penilaian PIPK, mulai dari Tabel A, Tabel A (TP), Tabel B.1, Tabel B.2, Tabel C.1, Tabel C.2, Tabel D dan Tabel E.yang dilanjutkan sesi tanya jawab bagi peserta rapat untuk lebih memantapkan pemahaman dalam penyusunan Laporan PIPK. (ag/hupmas).

Jombang, kab-jombang.kpu.go.id –Jajaran pegawai KPU Kabupaten Jombang mendengarkan lagu Indonesia Raya secara serentak pukul 10.00 WIB di Gedung Husni Kamil Manik . Merupakan Salah satu bentuk cinta tanah air dan meningkatkan rasa kebangsaan pada lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang  melaksanakan imbauan dari Komisi Pemilihan Umum RI dengan mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya secara bersama,Senin, (17/1). Dengan mendengarkan lagu Indonesia raya dapat meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, pengabdian terhadap negara dan rakyat Indonesia, serta ketaatan terhadap ideolagi Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh, Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota sangatlah penting dan perlu. "Kami terus melaksanakan kegiatan mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya secara bersama seluruh Jajaran  KPU Kabupaten, kegiatan ini  dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis, mulai pukul 10.00 WIB," Ujar Hanif Purwanto, Sekretaris KPU Jombang (ag/hupmas).

Jombang, kab-jombang.kpu.go.id – KPU Kabupaten Jombang  mencermati Kembali RKB, untuk Pemilukada Tahun 2024, Seluruh Komisioner , Sekretaris dan Seluruh Sub Koordinator Bagian berkumpul kembali di ruang rapat  untuk laksanakan Pencermatan terhadap Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 mendatang Senin (17/1). Rapat pencernatan dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Jombang, Athoillah, menyampaikan terkait RKB supaya dicermati kembali sebelum nantinya dikirim ke Provinsi, Sesuain ketentuan di kpsts 444 kita nganggarkan dan estimasi SBM” Ujarnya. (ag/hupmas)

Jombang, kab-jombang.kpu.go.id – Anggota KPU sekaligus Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Jombang, Abdul Wadud Burhan Abadi, dan Operator Sidalih, Samsul Hudha, mengikuti Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 oleh KPU Provinsi Jawa Timur melalui jaringan online zoom, Jumat (14/1), mulai pukul 13.00 WIB sampai selesai. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk melakukan pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilu 2024.             Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Jawa Timur, Nurita Paramita, menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah tindak lanjut instruksi Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Jawa Timur pada Tahun 2021 lalu di mana KPU Kabupaten/Kota segera melakukan revisi Rencana Kebutuhan Belanja (RKB). Rakor ini memetakan kebutuhan TPS yang kemudian disusun RKB-nya.             ‘’Setelah pemetaan ini akan dikoordinasikan kembali ke KPU RI dan terus dilakukan update data,’’ ujar Nurita, yang baru saja dilantik sebagai Kepala Bagian setelah sebelumnya menjabat sebagai Sub Koordinator Program Data.             Anggota KPU yang menjabat sebagai Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Jawa Timur, Nurul Amalia menjelaskan bahwa pemetaan TPS ini sangat penting untuk menyusun perencanaan kebutuhan anggaran Pemilu 2024 dengan prinsip-prinsip pemetaan TPS yang menjadi pedomannya. Adapun prinsip-prinsip pemetaan TPS antara lain adalah tidak menggabungkan desa/kelurahan, tidak memisahkan anggota keluarga pada satu KK (Kartu Keluarga), memperhatikan aspek geografis termasuk jarak dan waktu tempuh, serta memudahkan Pemilih mencapai TPS terdekat dari tempat tinggalnya.             “Pemetaan ini walau masih bersifat prediksi tapi sangat penting sebagai mitigasi menjelang tahapan Pemilu 2024,” tegas Nurul Amalia. (dy/hupmas)

Jombang, kab-jombang.kpu.go.id – Seluruh pegawai KPU Kabupaten Jombang, mengikuti kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Penyerahan SK PPNPN Serentak se-Jawa Timur oleh KPU Provinsi Jawa Timur bersama KPU Kabupaten/Kota, Kamis (13/1), mulai pukul 10.00 WIB sampai selesai. Bertempat di gedung pertemuan Husni Kamil Manik, mulai dari Anggota KPU dan Personel Sekretariat serius menyimak pengarahan dari Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Choirul Anam, sebelum penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dilaksanakan serentak, secara daring. “Perjanjian Kinerja adalah momentum deklarasi bersama membangun komitmen kerja antara KPU (Komisioner) dan Sekretariat untuk mencapai target yang telah dicanangkan dan mengukur pencapaian kinerja. Semoga di tahun ini dan tahun mendatang, kinerja kita semua makin meningkat, tingkatkan kerjasama dan ciptakan hubungan baik di lingkungan kerja,’’ harap Choirul Anam dalam sambutannya.             Ketua dan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2022 lalu dilanjukan penandatangan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 antara Sekretaris dan Para Kepala Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya seluruh Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2022 secara serentak. Terakhir adalah penyerahan SK PPNPN se-Jawa Timur secara simbolis oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur, Nanik Karsini.             “Selamat bekerja untuk 402 orang PPNP di lingkungan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dan bekerja secara profesional dan tertib. Kepada para Pengelola Keuangan agar menerapkan dengan sungguh-sungguh Cashless System Management (CMS) untuk pengelolaan keuangan yang akuntabel,’’ tegas Nanik Karsini. (dyt/hupmas)