Berita Terkini

Jombang, kab-jombang.kpu.go.id – Menjelang Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu 2024, sagat saksana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang memperketat keamanan Senin (13/1). Dengan harapan, pelaksanaan Pemilu secara keseluruhan nantinya dapat terlaksana dengan lancar dan aman. Selain itu, jagat saksana juga diharapkan mampu menjadi tameng utama bagi KPU Jombang untuk meminimalisasir terjadinya serangan fisik yang tidak diharapkan. Namun, satu hal yang membedakan anggota jagat saksana dengan anggota keamanan pada umumnya, yakni mengenai pengetahuan wajib yang harus dimiliki oleh masing-masing anggota. Seperti yang disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Jombang, Athoillah, "jagat saksana ada di KPU Kabupaten Jombang tidak sekedar menjadi satpam saja. Yang hanya sekedar mengandalkan otot. Namun, seorang anggota jagat saksana wajib memiliki pengetahuan dasar mengenai kepemiluan. Dengan begitu, mereka akan lebih peka terhadap keadaan keamanan di setiap tahapan Pemilu yang diselenggarakan," pungkasnya. (dt/humas)

Jombang, kab-jombang.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang menghadiri undangan KPU Provinsi Jawa Timur untuk  mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Pencalonan Perseorangan Anggota DPD Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bersama dengan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, Jum’at (13/01). Bertempat di lantai 2 kantor KPU Provinsi Jawa Timur, rapat koordinasi  diikuti oleh Anggota KPU Kabupaten/Kota Divisi Teknis dan Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. KPU Kabupaten Jombang diwakili oleh Anggota KPU Kabupaten Jombang Divisi Teknis, As’ad Choiruddin dan Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Dina Triasmadji. Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Pencalonan Perseorangan Anggota DPD Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Choirul Anam. Dalam sambutannya, disampaikan “proses verifikasi pada tahun ini agak berbeda dengan tahun sebelumnya, jika sebelumnya masih terlihat tumpukan dokumen karena harus diterima dalam bentuk hard file, tetapi untuk saat ini menggunakan soft file (berbasis aplikasi)” jelasnya. (dt/humas)

Jombang, kab-jombang.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang pada tanggal 6 Januari 2023 tepat pukul 08.00 WIB melaksankan seleksi tertulis calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Tahun 2024 menggunakan sistem computer assisted test (CAT). Pelaksanaan seleksi tertulis rencananya dilaksankan selama 2 hari yaitu tanggal 6 dan 7 Januari 2023 yang dibagi menjadi 7 sesi. "Seleksi tertulisnya akan menggunakan CAT, kita sudah bekerja sama dengan beberapa sekolah, baik SMA maupun SMK di Kabupaten Jombang yang memiliki laboratorium komputer sehingga bisa digunakan," jelas Anggota KPU Kabupaten Jombang Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Rita Darmawati. Dia menjelaskan pelaksanaan seleksi calon PPS dengan menggunakan sistem CAT dinilai lebih efektif dan efisien sehingga mereka yang dinyatakan lulus memang terbaik. "KPU Kabupaten Jombang menghimbau pendaftar PPS yang lolos seleksi administrasi dan akan mengikuti CAT pada tanggal 6 s/d. 7 Januari 2023 agar banyak belajar tentang kepemiluan. Dengan seleksi menggunakan CAT, diharapkan bisa memenuhi harapan bahwa yang terbaiklah yang lolos seleksi tertulis," tegasnya. (dt/humas)  

Jombang, kab-jombang.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang senantiasa menjaga kebersihan kantor guna memastikan pelayanan terbaik bagi masyarakat atau pemilih yang berkunjung ke kantor KPU Kabupaten Jombang pada Jumat (6/1) Kebersihan adalah prasyarat untuk menghilangkan risiko berbagai penyakit, menjaga suasana dan tempat yang elegan. Kebersihan jendela, pintu, lantai atau area halaman, KPU Kabupaten Jombang selalu berusaha menjaga kebersihan bagian-bagian tersebut agar terlihat bersih dan indah. Kegiatan bersih-bersih ruangan selalu rutin dilaksanakan setiap hari, pagi hari sebelum dimulainya aktifitas perkantoran. Disela-sela jam dinas apabila ada yang perlu dibersihkan, pramubakti siap menjalankan tugasnya dengan sigap. (dt/humas)

Jombang, kab-jombang.kpu.go.id – Hari kedua pelaksanaan kegiatan orientasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 dimulai dengan kegiatan senam yang dimulai tepat pukul 06.00 WIB, (Kamis, 5/1/22). Kegiatan senam dilaksanakan dalam rangka untuk menjaga kesehatan dan  menjalin hubungan yang baik secara kedinasan maupun kekeluargaan antara KPU Kabupaten Jombang dengan anggota PPK Pemilu Tahun 2024. “Senam pagi bersama ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjalin kerjasama dan kekeluargaan disamping menjaga kesehatan”, jelas Hanif Purwanto Sekretaris KPU Kabupaten Jombang. (dt/humas)

Jombang, kab-jombang.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang melantik 105 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, Rabu (4/1/2023). Pelantikan yang dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Jombang, Forkopimda dan instansi terkait dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jombang. Pelantikan yang dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Jombang Athoillah berjalan lancar dan tertib. Anggota PPK yang dilantik memakai dresscode atasan putih dan bawahan hitam atau gelap. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah/janji diawali dengan pembacaan ikrar dan penandatanganan berita acara sumpah/janji secara simbolis oleh perwakilan agama Islam dan Kristen Protestan. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas secara simbolis. Dalam kesempatan memberikan sambutan, Athoillah berpesan agar PPK menjunjung tinggi profesionalitas, integritas dan kesungguhan bekerja diatas kepentingan dan ketentuan hukum yang berlaku. “Setarikan nafas dengan sumpah yang ibu/bapak ucapkan, lahir pula tanggungjawab dan wewenang yang harus ibu/bapak jalankan dengan baik. Tanggungjawab dan wewenang itu senyatanya lahir dari kepercayaan dan mandat publik dan oleh karena itu, maka tanggungjawab dan wewenang itu harus bisa dipertanggunggugatkan kepada publik. Caranya adalah dengan membangun profesionalitas, integritas dan secara sungguh-sungguh menjalankan tugas semata-mata diatas kepentingan dan ketentuan hukum yang berlaku”, tegasnya. (dt/humas)