Berita Terkini

Jombang, kab-jombang.kpu.go.id – Pada akhir Januari 2023, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang menggelar apel pagi di halaman kantor KPU Kabupaten Jombang yang beralamat di Jalan KH. Romly Thamim Sumbermulyo Jogoroto Jombang (30/1). Dalam apel pagi tersebut, Heri Subagyo Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Jombang, memimpin apel pagi yang diikuti oleh pejabat struktural, pejabat fungsional dan staf sekretariat KPU kabupaten jombang. Dalam sambutannya, Heri Subagyo mengharapkan seluruh subbagian kompak dalam bekerja. “Kerjasama yang baik harus kita jaga agar tahapan Pemilu 2024 berjalan sukses,” ujarnya. Di akhir sambutannya, Heri Subagyo, mengajak semua pegawai untuk tetap menjaga kesehatan mengingat tahapan Pemilu berkesinambungan dan beririsan. Apel pagi diakhiri dengan pembacaan doa. (dt/humas)

Jombang, kab-jombang.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang hadiri undangan rapat koordinasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jombang, (29/01). Rapat koordinasi tersebut dilaksankan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengawasan Pemilu Tahun 2024 bagi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan se-Kabupaten Jombang. Rapat koordinasi yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Jombang, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jombang, KPU Kabupaten Jombang yang diwakili oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan, Panwaslu Kecamatan dan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Jombang. Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Jombang, As’ad Choirudin dalam penyampaian materi menegaskan “Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang berintegritas dan berkualitas, wajib memahami tugas pokok dan fungsi pengawas Pemilu yang meliputi tiga aspek, yaitu cegah, awasi, dan tindak. Pengawas pemilu harus memperkuat solidaritas, integritas, mentalitas, dan profesionalitas dalam bekerja demi suksesnya penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024”. (dt/humas)

Jombang, kab-jombang.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) pada Pemilu Tahun 2024, Minggu (29/1). Bimtek yang diselenggarakan oleh KPU RI tersebut dilaksanakan di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Jakarta. Bimtek ini mengundang Ketua Divisi Data dan Informasi dan Operator Sidalih dari 15 KPU Provinsi dan 254 KPU kabupaten/kota. Dalam sambutannya, Anggota KPU RI Divisi Data dan Informasi, Betty Epsilon Idroos menjelaskan bahwa petugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) pada Pemilu 2024 akan melakukan proses pencocokan dan penelitian (coklit) kepada calon pemilih menggunakan aplikasi e-coklit.  "Saat melakukan coklit para pantarlih akan menggunakan apliaksi e-coklit sebagai alat bantu," kata Betty. Ia menjelaskan bahwa e-coklit merupakan bagian integral dari aplikasi Sidalih. "Serta e-coklit sendiri adalah bagian dari Sidalih," tambah Betty. Terkait dengan apel akbar yang akan dilaksanakan serentak di setiap wilayah, Betty menambahkan, pada 11 Februari 2023 mendatang, KPU RI, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota perlu menyampaikan tugas dan kewajiban krusial yang dimiliki Pantarlih Pemilu 2024. Betty menyampaikan bahwa para Pantarlih akan dibekali buku kerja yang berisi hal apa saja yang perlu dilakukan. Buku tersebut juga berfungsi untuk mengukur kinerja dari masing-masing Pantarlih. "Terdapat buku kerja Pantarlih dan setiap 10 hari sekali mereka akan melaporkan hasil kerjanya melalui PPS dan kemudian PPK kepada KPU kabupaten/kota untuk melihat proses yang dilakukan, serta akan melakukan evaluasi-evaluasi dalam pelaksanaan coklit di lapangan," tuturnya. Ia meminta proses pemutakhiran tersebut dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. "KPU yang mempunyai wewenang untuk menyusunan dan membuat daftar pemilih di Indonesia maka jagalah marwah dan tugas ini dengan baik serta penuh tanggung jawab,” tandasnya. Sementara itu, Anggota KPU RI Divisi Hukum dan Pengawasan, Mochammad Afifuddin memberikan pandangannya mengenai aplikasi Sidalih dan mengenalkan isu-isu krusial yang memungkinkan muncul dalam proses penyusunan daftar pemilih pada Pemilu 2024. “Sidalih adalah aplikasi yang paling dikembangkan oleh KPU. Sidalih sendiri memuat banyak sekali data, yang menjadi salah satu tolak ukur pemeliharaan data pemilih yang ada di indonesia. Sebagai bahan informasi dalam Isu krusial saat ini adalah kesepahaman data kependudukan antara KPU, Dukcapil, dan Bawaslu untuk mengurangi ketegangan," kata Afifuddin. Pada kesempatan yang sama, Anggota KPU RI Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik, Yulianto Sudrajat mengingatkan KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk bekerja cermat dalam pemutakhiran data pemilih. "Dalam pemutakhiran data pemilih agar tidak ada lagi DPTHP seperti yang lalu, karena itu berimplikasi pada pengadaan dan anggaran. Jika DPS sudah ditetapkan, maka semua pengadaan seperti kotak, bilik, tinta dll akan segera dilakukan, sehingga kesiapan logistik tidak ada keterlambatan," jelasnya. Tambahan informasi, peserta Bimtek dari KPU Kabupaten Jombang diwakili oleh Anggota KPU Kabupaten Jombang Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Abd. Wadud Burhan Abadi dan operator Sidalih KPU Kabupaten Jombang, Deni Bagus Nur Cahyo.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang  dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 melakukan penataan dan pembersihan gudang agar saat gudang dibutuhkan untuk logistik Pemilu dan Pemilihan sudah siap.Sabtu, (28/1). “Penataan dan pembersihan gudang logistik KPU Kabupaten Jombang diharapkan dapat memaksimalkan fungsi gudang untuk menyimpan logistik Pemiliu dan Pemilihan Tahun 2024” terang Hanif Purwanto, Sekeretaris KPU Kabupaten Jombang.  “Setelah melihat kondisi gudang KPU Kabupaten Jombang, dirasa perlu diadakan penataan barang-barang yang sekarang ada digudang tersebut agar nantinya saat gudang dibutuhkan sudah siap dipakai” tambahnya Selain dilakukan penataan barang-barang yang ada didalam gudang, juga dilakukan pengecekan atap gudang barangkali ada yang bocor dan pengecekan lampu yang menerangi gudang logistik KPU Kabupaten Jombang. Sekedar informasi, penataan gudang dilakukan oleh pegawai KPU Kabupaten Jombang setelah melaksanakan tupoksi sehari-hari.(dt/humas)

Jombang, kab-jombang.kpu.go.id  Jumat (27/1/2023) Ketua KPU Kabupaten Jombang, Athoillah hadir sebagai narasumber dalam Radio Talkshow yang mengangkat tema tentang Proses Rekrutmen PPS Pemilu 2024. Talkshow ini dipancarkan secara langsung di Radio Suara Jombang FM 104,1 Mhz dan live di Youtube LPPL Radio Suara Jombang FM dengan dipandu oleh Arie Suara Jombang sebagai host. Athoillah menerangkan bahwa ia dan anggota KPU Jombang lainnya telah membaca ekspresi ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil seleksi PPS baik di media sosial, WA Center, maupun email. “Banyak yang menduga bahwa yang terpilih kok kebanyakan perangkat desa, banyak yang tua-tua, bahkan ada yang bilang PPS kok itu-itu saja” tutur Athoillah. Talkshow kali ini merupakan wadah klarifikasi bagi KPU Jombang terkait pertanyaan-pertanyaan masyarakat mengenai hasil seleksi PPS. Menyikapi banyaknya pertanyaan yang muncul terkait banyaknya perangkat desa yang terpilih, Athoillah menjelaskan bahwa Perangkat desa yang terpilih pada seleksi PPS hanya 18,8 % dari total keseluruhan 918 orang PPS di Kabupaten Jombang. “Tentu saja angka ini tidak begitu dominan karena ada banyak profesi lain yang terpilih dalam seleksi PPS.”ujar Athoillah. Selanjutnya menjawab pertanyaan terkait “Kok yang terpilih yang tua-tua saja?”. Athoillah Kembali menjelsakan bahwa KPU Jombang telah membuat tabulasi terkait rentang usia dari PPS yang terpilih. Hasil tabulasi menunjukkan, rentang usia 17- 25 tahun sejumlah 18% , kemudian yang paling besar 37,5% ada di antara rentang usia 25-35 tahun, berikutnya rentang usia 35-45 tahun sebanyak 29%, usia 45-55 tahun sejumlah 12%, dan yang diatas 55 tahun sejumlah 2,7%. Artinya bahwa komposisi PPS terpilih dilihat dari rentang usia, banyak yang muda. Lebih lanjut, Athoillah mengungkapkan bahwa tidak banyak orang melihat bahwa seleksi PPS kali ini berhasil meningkatkan angka partisipasi perempuan sebagai penyelenggara pemilu. Di Pemilu sebelumnya tahun 2019 hanya 21% partisipasi perempuan. Sementara sekarang naik menjadi 32%. Di akhir sesi talk show, Athoillah tetap mengharapkan dukungan teman-teman PPS yang tidak dilantik untuk menjadi bagian dari upaya KPU agar Pemilu berjalan dengan baik. (nl/humas)

Jombang, kab-jombang.kpu.go.id – Saat ini (Kamis, 26 Januari 2023) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang melaksanakan verifikasi administrasi perbaikan pertama pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Verifikasi administrasi yang dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) DPD dilaksanakan oleh operator KPU Kabupaten Jombang. Bertempat di ruang rapat KPU Kabupaten Jombang, verifikasi tersebut disaksikan langsung oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jombang. "Pada prinsipnya, mekanisme dan tata cara verifikasi administrasi perbaikan pertama ini sama dengan verifikasi administrasi yang telah dilaksanakan mulai 30 Desember 2022 sampai 14 Januari 2023", jelas Divisi Teknis, As’ad Choirudin. ”Sesuai dengan program dan jadwal tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang tercantum di dalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, verifikasi administrasi perbaikan pertama dimulai pada tanggal 23 Januari 2023 sampai 1 Februari 2023. (dt/humas)