Berita Terkini

Jombang, kab-jombang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jombang menyelenggarakan acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bandung, Kecamatan Diwek, pada hari Selasa, 9 Juli 2024. Acara pelantikan PAW ini dipimpin langsung oleh Ketua KPU Jombang, Ahmad Udi Masjkur, dan disaksikan oleh Anggota KPU Jombang serta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Diwek. KPU Jombang berharap, dengan dilantiknya anggota PPS yang baru, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Pilkada serentak di tingkat desa dapat berjalan lebih baik dan profesional.(nl/humas)

Jombang, kab-jombang.kpu.go.id Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang menggelar audiensi dengan Kejaksaan Negeri Jombang pada Selasa, 09 Juli 2024. Audiensi ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Jombang, serta Sekretaris KPU Jombang, bersama Kepala Kejaksaan Negeri Jombang. Pertemuan tersebut membahas pentingnya sinergi antara KPU dan Kejaksaan Negeri dalam menyukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Jombang pada tahun 2024. Ketua KPU Jombang menekankan pentingnya kolaborasi ini untuk memastikan proses pemilihan berjalan dengan lancar dan adil. "Kami yakin, dengan dukungan dari Kejaksaan Negeri, kita dapat mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam proses pemilihan. Kolaborasi ini sangat krusial untuk menjaga integritas dan kelancaran Pilkada Serentak 2024," ujar Ahmad Udi Masjkur, Ketua KPU Jombang. Kepala Kejaksaan Negeri Jombang juga menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh KPU dalam menjalankan tugasnya. "Kami siap bekerja sama dengan KPU untuk memastikan setiap tahap pemilihan berjalan sesuai aturan dan bebas dari segala bentuk pelanggaran," tegasnya. Audiensi ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara kedua lembaga dan memastikan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Jombang berlangsung sukses. (nl/humas)

Jombang, kab-jombang.kpu.go.id Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang mengadakan audiensi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang pada Selasa, 09 Juli 2024. Audiensi ini dihadiri oleh Ketua KPU Jombang, Ahmad Udi Masjkur, bersama anggota KPU Jombang dan Sekretaris KPU Jombang. Audiensi ini bertujuan untuk memperkenalkan Ketua dan Anggota KPU Jombang periode 2024-2029 serta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait dukungan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Jombang pada tahun 2024. Ketua KPU Jombang, Ahmad Udi Masjkur, menyampaikan harapannya agar sinergi antara KPU dan Pemerintah Daerah dapat semakin kuat. "Kami berharap audiensi ini dapat mempererat hubungan kerja sama antara KPU dan Pemerintah Daerah untuk memastikan kelancaran proses pemilihan yang akan datang," ujar Udi. Dalam pertemuan tersebut, juga dibahas berbagai aspek teknis yang diperlukan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan. Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh KPU dalam menjalankan tugasnya. (nl/humas)

Jombang, kab-jombang.kpu.go.id Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jombang gelar rapat koordinasi mengenai pengelolaan anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 pada Selasa, (9/7/2024). Rakor ini dihadiri oleh sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan pengelola keuangan PPK dari seluruh Kabupaten Jombang. Tujuan dari rakor ini adalah untuk memastikan anggaran Pilkada dapat dikelola dengan baik dan transparan guna mendukung pelaksanaan Pilkada yang sukses dan bersih. Dalam rakor ini, KPU Jombang membahas berbagai aspek pengelolaan anggaran, termasuk distribusi dana, pengawasan penggunaan anggaran, dan pelaporan keuangan. Selain itu, peserta rakor juga diberikan pelatihan mengenai prosedur administrasi dan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran Pilkada. Heri Subagyo, Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik menyampaikan pentingnya koordinasi yang baik antara semua pihak terkait dalam pengelolaan anggaran Pilkada. "Kami berharap, dengan rakor ini, seluruh pengelola keuangan di tingkat PPK dapat memahami dan melaksanakan tugasnya dengan profesional sehingga Pilkada 2024 di Jombang dapat berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujarnya. Rapat ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan dan kapasitas seluruh pengelola keuangan PPK dalam mengelola anggaran Pilkada, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana Pilkada. (nl/humas)

Jombang, kab-jombang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jombang mengadakan rapat rutin pada Senin, 8 Juli 2024. Rapat ini membahas rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam seminggu ke depan. Hadir dalam rapat tersebut Ketua KPU Jombang, Ahmad Udi Masjkur, bersama anggota KPU lainnya, Sekretaris, serta Kasubbag. Dalam rapat ini, setiap bagian menyampaikan laporan dan rencana kerja mereka untuk memastikan koordinasi yang baik serta kelancaran pelaksanaan tugas-tugas KPU Jombang. Ketua KPU Jombang, Ahmad Udi Masjkur, menekankan pentingnya rapat rutin ini untuk memastikan semua kegiatan KPU berjalan sesuai dengan jadwal dan tujuan yang telah ditetapkan. "Rapat rutin ini adalah bagian dari upaya kami untuk terus meningkatkan kinerja dan memastikan semua program berjalan lancar dan tepat waktu," ujarnya. Selain membahas rencana kegiatan, rapat ini juga digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sebelumnya serta mengidentifikasi dan mengatasi kendala yang mungkin dihadapi.(nl/humas)

Jombang, kab-jombang.kpu.go.id Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang mengadakan Rapat Koordinasi Peningkatan Capacity Building SDM Hukum dan Pengawasan, Sabtu (6/7/2024) bertempat di Gedung Husni Kamil Manik. Rapat ini digelar dalam rangka persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Jombang tahun 2024. Rapat tersebut dihadiri oleh PPK Divisi Hukum se Kabupaten Jombang, termasuk anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jombang. Fokus utama dari rapat ini adalah membahas inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang hukum dan pengawasan. Tujuannya adalah untuk memastikan pelaksanaan pemilihan yang jujur, adil, dan transparan. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Agus Setyo Anggoro, menjadi narasumber utama dalam rapat ini. Dalam penyampaiannya, Agus menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM sebagai langkah krusial dalam mengoptimalkan kinerja pengawasan pemilihan kepala daerah. "Dengan SDM yang lebih kompeten dan berintegritas, kita dapat meminimalisir potensi kecurangan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pilkada," kata Agus. Selanjutnya, Mochamad Fatoni, anggota Bawaslu Jombang mengatakan, “Divisi hukum merupakan divisi strategis dalam perhelatan pemilihan kepala daerah. Dalam pemilihan kepala daerah, regulasi yang ada hanya mengatur secara global karena sejatinya yang membuat regulasi adalah teman-teman di daerah” ujarnya.(nl/humas)