Berita Terkini

Jombang, kab-jombang.kpu.go.id - - Rabu (2/2/2022) KPU Kabupaten Jombang kembali menerima siswa magang dari SMK PGRI 1 Jombang. Heri Subagyo, Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Jombang memberikan arahan kepada siswa magang, diantaranya para siswa tersebut akan diajarkan beberapa kegiatan seperti proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Berkelanjutan, administrasi surat menyurat, penataan dokumen serta kegiatan lainnya. “Dikarenakan belum memasuki tahapan Pemilu atau Pemilihan, siswa magang akan diikutkan dalam beberapa kegiatan rutin yang dilakukan oleh Sekretariat KPU Jombang, seperti penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Berkelanjutan, surat menyurat, dan kegiatan lainnya. Saya berharap meskipun belum memasuki tahapan Pemilu maupun Pemilihan para siswa dapat aktif dan memperoleh ilmu dan pengalaman yang berguna untuk dunia kerja” jelas pria yang akrab dipanggil Pak Heri tersebut. (dt/humas)

Jombang, kab-jombang.kpu.go.id – Pemerintah, DPR, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menyepakati tanggal pemungutan suara Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak 2024. Pemilu akan digelar 14 Februari, sedangkan pilkada dihelat 27 November. Keputusan itu diambil pada rapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Tiga pihak menyetujui usulan yang dibawa KPU dalam rapat tersebut. Kota Cimahi  mengadakan Kegiatan NgaCa (NGAjak maCA) dengan tema  Penguatan Literasi Peraturan Perundang-undangan Kepemiluan, secara Virtual melalui aplikasi Zoom Meeting, Senin ( 31/1)  mulai pukul 09.00 WIB s.d selesai yang juga diikuti oleh KPU Kabupaten Jombang Acara akan diawali dengan sambutan dari Ketua KPU Kota Cimahi Mohamad Irman, sambutan dari  Plt. Walikota Cimahi Ngatiyana, dan Sekapur Sirih sekaligus peresmian acara NgaCa oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Rifqi Ali Mubarok. Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Reza Awan Sovnidar dan Idham Holik akan bertindak sebagai narasumber acara. Dilanjutkan denganNarsumber Reza Alwar Savindar Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jabar dengan  membahas  peraturan perundang-undangan, menyandingkan peraturan perundang-undangan baru dengan perubahan pada peraturan perundang-undangan sebelumnya. Membaca peraturan yang berkaitan dengan suatu topik yang dibahas, dan kemudian mendiskusikannya, termasuk didalamnya berbagi pengalaman mengenai suatu permasalahan.”  Kegiatan NgaCa kali ini diharapkan akan menjadi sarana untuk penguatan literasi, wawasan, dan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan kepemiluan bukan hanya intern KPU Kota Cimahi, tetapi juga seluruh peserta dan stake holder Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024,” Ujarnya ( ag/hupmas).

Jombang, kab-jombang.kpu.go.id – KPU Provinsi Sulawesi Tengah benar-benar menghadapi tantangan berat dalam Tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di Tahun 2018 sekaligus Tahapan Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden-Wakil Presiden) Tahun 2019. Karena pada saat itu terjadi pula gempa dahsyat dan tsunami di Pantai Barat Pulau Sulawesi berkekuatan 7,4 SR pada September 2018 yang melanda Kota Palu dan sekitarnya.           “Bayangkan saja bagaimana kami harus tetap bekerja di tengah tahapan dan menghadapi bencana alam yang di alami para pegawai KPU dan keluarganya. Sungguh masa-masa yang berat,” papar Halima S.Ag, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah.           Halima adalah salah satu Narasumber dalam webinar Bincang Cerdas Demokrasi (Bicara) #1 KPU Kota Sukabumi, Senin (31/1), diselenggarakan mulai pukul 13.00 WIB -selesai. Mewakili KPU Kabupaten Jombang, Fungsional Umum – Yudhita, mengikuti Webinar bertema Manajemen Krisis Penyelenggaraan Pemilu di daerah Rawan Bencana dengan menghadirkan pula Narasumber lainnya yaitu Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sukabumi, Akhmad Zulkarnain SE MM dengan materi potensi bencana yang ada di Kota Sukabumi lengkap dengan beberapa antisipasi dan penanganannya.           “Saya harap hasil dari webinar dapat dirumuskan dalam action plan (rencana aksi kerja) dan dapat terus berkoordinasi dengan BPBD Kota Sukabumi untuk langkah – langkah taktis menghadapi bencana alam di tengah tahapan pemilu/pilkada,” tegas Dr Idham Holik SE M.Si, Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, dalam sambutannya. (dy/hupmas)

Jombang, kab-jombang.kpu.go.id – Pemilu 2024  yang sebentar lagi akan dilaksanakan, KPU Kabupaten Jombang lakukan Koordinasi Dengan  Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang dalam kegiatan penyusunan Penyusunan Penatan Daerah Pemilihan,  Jumat (28/1). KPU Jombang yang diwakili Asad Choirudin Divisi Teknis dengan di damping Burhani Agus Sukmana, menemui Drs Dwi Yudawati,M.SiSekretaris Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang diruang kerjanya. Asad Choirudin menyampaikan tujuanya berkoordinasi terkait data terbaru Agregat Kependudukan per kecamatan (DAK2) sebagai bahan pertimbagangan penyusunan dapil,” Berdasarkan undang – undang No 7 Tahun  2017  tentang Pemilihan Umum . bahwa  dalam  penyusunan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi Pemilu Tahun  2024  ada 7 prinsip yaitu Kesetaraan nilai suara, Ketaatan pada sistem pemilu proporsional, Proporsionalitas, Integralitas wilayah, Berada dalam cakupan wilayah yang sama, Kohesivitas, Kesinambungan. Selain 7 prinsip di atas dijelaskan juga Mekanisme perhitungan alokasi kursi meliputi menentukan jumlah kursi DPRD Kabupaten/ Kota berdasarkan jumlah penduduk,” Ujar Asad Choirudin Drs Dwi Yudawati,M.Si menyambut baik koordinasi dengan KPU Jombang yang telah lama terbangun dan akan menindak lanjuti surat yang sudah dikirim kemarin terkait data terbaru Agregat Kependudukan per kecamatan (DAK2) terbaru .(ag/hupmas)

Jombang, kab-jombang.kpu.go.id – KPU Jombang gelar rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan bulan Januari Tahun 2022, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai di ruang rapat KPU Kabupaten Jombang yang dihadir Ketua dan Anggota KPU Jombang, serta Ketua dan Anggota Bawaslu Jombang. Kamis (27/01) Rapat ini dibuka oleh Athoillah, Ketua KPU Jombang  menyampaikan Pembahasan persiapan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 juga menjadi pokok bahasan dalam rapat kali ini,” bahwa agenda di tahun 2024 diperkirakan akan sangat padat dan butuh proses persiapan yang sangat matang,” Ujarnya Kemudian dilanjutkan dengan penyampaikan hasil pemutakhiran data pemilih oleh Abdul Wadud Burhan Abadi, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. KPU Jombang melaksanakan kegiatan rapat koordinasi Pemutakhiran Daftar Pemilih secara Berkelanjutan setiap bulan yang akan dilaksanakan diminggu ke-4 setiap bulannya.  Anggota KPU Kabupaten Jombang, Abd Wadud Burhan Abadi Adi Prasetyo dalam kesempatan ini membacakan hasil perkembangan data di bulan Januari  2022. Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2021 Tanggal  11 November 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, hasil Rapat Koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jombang menghasilkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan dengan Jumlah sebanyak 1.007.606 (Satu Juta Tujuh Ribu Enam Ratus Enam) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 503.612 (Lima Ratus Tiga Ribu Enam Ratus dua Belas) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 503.994 (Lima Ratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat) pemilih tersebar di 21 (Dua Puluh Satu) Kecamatan tersebar di 21  Kecamatan, 306 Kelurahan/Desa dengan Rincian sebagaimana terlampir dalam Formulir Model.A-DPB & Model.A.1-DPB ini : KLIK DISINI Dalam kesempatan ini, Ketua  Bawaslu Kabupaten Jombang  Ahmad Udi Masjkur dengan didampingi  Anggota laianya Dafid Budianto juga menyampaikan aprsiasi  serta masukannya terkait pencermatan yang dilakukan oleh KPU Jombang.(ag/hupmas).

Jombang, kab-jombang.kpu.go.id – KPU Jombang mengikuti Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 (Unaudited) di wilayah Jawa Timur, yang gelar  KPU Provinsi Jawa Timur dengan diikuti operator SIMAK dan SAIBA, Tim Pendamping dari Biro Aklap SAI dan Tim BMN KPU RI secara daring melalui zoom meeting. Kamis (27/01) Pendampingan Penyusunan  Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 tingkat satker Sebagai suatu bentuk kewajiban pertanggunganjawaban atas penggunaan keuangan negara satuan kerja Komisi Pemilihan Umum tingkat Kabupaten/Kota wajib melakukan kegiatan tersebut dengan  tujuan kegiatan untuk menjaga kualitas dan opini laporan keuangan, juga untuk tersusunnya laporan keuangan dan BMN dari tingkat satker sampai tingkat wilayah sesuai dengan kaidah standar akuntansi pemerintah serta tersampaikannya laporan tingkat instansi secara tepat waktu M.Aminsyah  Kabag Aklap (Akutansi pemerintah dan laporan keuangan) KPU RI menyampaiakan  Kegiatan ini adalah komitmen bersama kita semua dalam perbaikan manajemen pengelolaan dan pelaporan untuk lebih baik lagi,” Ujarnya. Beliau juga menegaskan, Kegiatan ini juga bertujuan untuk memperoleh kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan yang semakin baik dan tepat waktu dan Berharap dapat mempertahankan opini WTP. “ Dengan itu, penyusunan laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, dan disusun dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Di mana realisasi belanja harus didukung dengan pertanggungjawaban yang memadai,” Tegas M.Aminsyah (ag/hupmas)