
KPU Jombang Ikuti Rakor Pengelolaan Sumber daya Manusia (SDM) KPU Se- Jatim
kab-jombang.kpu.go.id- KPU Jombang Ikuti Rapat koordinasi Pengelolaan SDM KPU Se- Jatim sebagai Pelaksanaan program penguatan manajemen kelembagaan SDM dilingkungan sekretariat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menjadi prioritas, terutama untuk mempersiapkan dan menyongsong penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 di Kantor KPU Jatim, dihadiri jajaran pimpinan sekretariatan KPU Provinsi dan 38 Sekretaris Kab/Kota se Jatim dengan menghadirkan narasumber dari Biro SDM KPU RI., Kamis, (4/11)
Acara Rakor dibuka oleh Sekretaris KPU Provinsi Jatim , Nanik Karsini menekankan untuk membangun dan memperkuat kapasitas Sumber daya Manusia (SDM) perlu komitmen serta dukungan kita bersama, “permasalahan dalam pengelolaan SDM perlu dikomunikasikan untuk dicarikan solusi pemecahannya,”Ujarnya.
Sekretaris KPU Provinsi Jatim meminta KPU Kab/Kota diminta untuk menyampaikan informasi terkait permasalan SDM satker yang sebelumnya telah diinventarisir. Berdasar daftar inventarisasi masalah yang dirangkum KPU Jatim, terkait pengelolaan SDM ada beberapa permasalan penting antara lain, kurangnya jumlah personil di KPU Kab/Kota bahkan dengan jumlah maksimal yaitu 17 orang PNS, ditambah dengan pengembalian PNS DPK ke Pemda karena yang bersangkutan tidak bersedia mengikuti alih status, tentu berdampak pada ketersediaan jumlah PNS yang semakin berkurang. PNS DPK yang dikembalikan ke Pemda cukup banyak yang memegang jabatan dipengelolaan keuangan atau menjadi operator, karena pengembalian yang mendadak tentu akan berdampak pada kelancaran pelaksanaan tupoksi, karena proses knowledge sharing membutuhkan waktu. Masih minim dan terbatasnya PNS yang sudah mengikuti Diklat Struktural (PIM Tingkat IV dan III) dan juga Diklat Teknis seperti Diklat Pengelolaan Keuangan, PBJ dan Diklat teknis lainnya.
Menindaklanjuti permasalahan pengelolaan Sumber daya Manusia (SDM) tersebut, Wahyu Yudi Wijayanti Kepala Biro SDM Sekjend KPU RI, dalam pengarahan memberikan permasalahan tersebut dialami oleh hampir seluruh KPU Kab/Kota, KPU Provinsi se Indonesia, termasuk Jawa Timur. Menurutnya, pembenahan SDM untuk penguatan kelembagaan harus ditangani secara serius dan menjadi perhatian bersama,” Ujarnya
Terkait pengajuan penambahan personil CPNS yang diusulkan, ternyata formasi jumlah yang ditempatkan di KPU belum bisa dipenuhi sesuai pengajuan, berbagai upaya telah dilakukan dalam mengatasi formasi penambahan kekurangan personil PNS, KPU RI telah melakukan pembahasan kerjasama dengan lembaga pendidikan dibawah Kementerian Keuangan, APDN dan Badan Statistik, harapannya secara bertahap kebutunan personil PNS segera terpenuhi,” Ujar Wahyu.
Diahir arahanya Wahyu Yudi Wijayanti, berpesan kepada seluruh Pimpinan satker dan jajarannya, agar pimpinan di semua tingkatan bisa menjadi teladan bagi seluruh staf lingkungan kerjanya dalam rangka untuk peningkatan kinerja.(ag/hupmas)