Seluruh Jajaran KPU Jombang Mengikuti Kick-Off Meeting Reformasi Birokrasi Secara Daring

kab-jombang.kpu.go.id- Seluruh jajaran keluarga besar KPU Kabupaten Jombang mengikuti Kick of meeting reformasi birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur secara daring melalui aplikasi zoom meting yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat undangan Nomor: 30/PL.02.1 Und/35/Prov/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021, Yang  diikuti oleh jajaran dari KPU Provinsi Jawa Timur, seluruh KPU Kabutapen Kota se-jawa Timur. Adapun KPU Jombang  dihadiri ketua, seluruh Komisioner dan seluruh Sekretariat mengikuti kegiatan tersebut secara daring di ruang rapat KPU Kabupaten Jombang dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat, Rabu (23/6)

2

Diawali dengan semua peserta berdiri dengan khidmat mendengarkan dan ikut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, selanjutnya acara dibuka oleh Ketua KPU Propvinsi Jawa Timur Choirul Anam, menyampaikan bahwa  acara ini sebagai tindak lanjut dari kegiatan yang di laksanakan oleh KPU RI dan Jawa Timur sebagai salah satu dari 10 provinsi yang di tunjuk oleh KPU RI sebagai Provinsi percontohan untuk melaksanakan  reformasi birokrasi, maka tuntutan yang harus dilaksanakaan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan bersih, bebas pungli dan gratifikasi.“KPU harus berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas/bersih KKN, akuntable, Kapabel dan menyelenggarakan pelayanan  yang prima harus diwujudkan,” Ujar  Choirul Anam.

4

Sedangkan Rochani Divisi SDM dan Litbang KPU Provinsi Jawa Timur, menjelaskan  reformasi birokrasi  yang dilaksanakan merupakan bagian penilaian secara mandiri yang telah di laksanakan oleh kita semua, “kick of  bukan merupakan babak awal kegiatan tetapi meupakan tendangan awal pada babak kedua. Karena kenyataanya penilaian /evaluasi telah dilakukan secara terus menerus, dengan  momen ini merupakan langkah untuk evaluasi dan perbaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, ” Ujar  Rochani.

3

Dan dilanjutkan dengan materi  dari Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur Nanik Karsini, mengatakan implementasi reformasi birokrasi di KPU berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tetang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015, Permenpan-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, dan Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-KPT/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota,” bahwa rencana kerja reformasi di KPU dilakukan pada awal maret 2021 dan akan dilakukan penilaian secara mandiri pada awal bulan mei – juni tahun ini, sehingga pelaporan pelaksanaan ini dilakukan pada bulan November 2021  dan kita akan melaksanakan  delapan  program kegiatan yaitu: Manajemen perubahan,  Penguatan Peraturan Perundang – Undangan/Deregulasi Kebijakan, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Tatalaksana,  Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN,  Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan pengawasan serta peningkatan kualitas pelayanan publik,” Ujarnya

1

“Harapan ke depan, birokrasi KPU yang profesional, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, berdedikasi, dan menjaga eksistensi kelembagaan,” Tegas Nanik

5

“Kami berharap, seluruh  Jajaran KPU Kabupaten Jombang siap melaksanakan reformasi birokrasi apapun keadaannya, Hal ini tentu mendukung kepercayaan publik kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu dan menjaga eksistensi kelembagaan dalam melayani masyarakat menuju pemilih berdaulat negara kuat,” Ujar Athoillah, Ketua KPU Jombang   disela -sela pelaksanaan kick-off meeting reformasi birokrasi (ag/hupmas)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *