Tantangan Perempuan Dalam Pemilu 2024 – Webinar Sambut Hari Kartini

kab-jombang.kpu.go.id–  Menyambut peringatan Hari Kartini 21 April 2021, KPU Kabupaten Cirebon menyelenggarakan webinar Ngademi Covid 19 kepanjangan dari Ngaji Demokrasi di Masa Pandemi Covid 19, Rabu (21/4), mulai pukul 09.00 WIB sampai selesai. Webinar yang menghadirkan para Narasumber yang semuanya perempuan itu mengangkat topik Politik Perempuan dan Tantangan Pemilu 2024. Para peserta webinar bukan hanya personel KPU di satuan kerja wilayah Jawa Barat, tapia ada juga beberapa mahasiswa dan KPU di wilayah Jawa Timur, yaitu KPU Jombang (diwakili staf Sekretariat KPU Jombang -Yudhita).

9

Narasumber pertama, Nurliah Nurdin MA, yang seorang Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta mengatakan bahwa beberapa tahun silam sebelum era reformasi dengan pemilu reformasi, banyak perempuan yang merasa ragu, khawatir, atau kurang percaya diri terjun dalam dunia politik sebagai wakil rakyat. Hal ini karena konsep pemikiran yang tertanam sejak kecil bahwa ranah domestik adalah ranahnya perempuan.

”Kemudian muncullah caleg-caleg perempuan tapi kehadirannya hanya sekadar ‘pemanis’ dan pelengkap persyaratan kuota 30 % untuk perempuan, lengkap dengan opini yang dibangun media bahwa kehadiran caleg-caleg perempuan itu hanya sebatas memenuhi kuota 30 %. Kuota keterwakilan 30 % itu sebenarnya take a side or take a seat only?’’ ujar Nurliah.

10 cirebon

Nurliah memaparkan dalam materinya tentang keterwakilan perempuan dalam parlemen di ASEAN, persentase tertinggi yaitu negara Filiphina yaitu sebesar 29,50 %. Posisi kedua adalah Laos dengan 27,50 % dan posisi ketiga adalah Vietnam dengan 26,70 %. Sementara Indonesia hanya berada di urutan ke-6 dengan persentase 19,80 % saja.

Komisioner KPU DKI Jakarta dan Ketua Network For Indonesian Democratic Society Netfid Indonesia, Dahlilah Umar, mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan afirmatif untuk perempuan dalam politik di Indonesia masih belum berpihak sepenuhnya mendongkrak keterwakilan perempuan dalam ranah politik di Indonesia. Kenyataan bahwa pemilu membutuhkan biaya tinggi terutama dalam kegiatan kampanye, menjadi salah satu faktor penghambat, terlebih bahwa caleglah yang harus aktif berkampanye jika ingin mendulang banyak suara.

“Adanya sistem pemilu yang menguntungkan kandidat perempuan, mengkaji kembali kebijakan afirmasi yang lebih progresif untuk keterwakilan perempuan dan mendorong pemilih perempuan memilih kandidat perempuan adalah beberapa cara untuk mengatasi gap representase keterwakilan perempuan dan laki-laki. Banyak kasus terjadi perolehan suara caleg perempuan dicurangi,” ujar Dahliah.

Kurangnya kemampuan finansial kandidat perempuan sebagai modal keikutsertaan dalam kontestasi politik juga ditegaskan kembali oleh Narasumber berikutnya yaitu Titik Nurhayati S.Pd MHum yang juga Komisiner KPU Provinsi Jawa Barat. Kaum perempuan yang akan mengikuti pesta demokrasi perlu mempersiapkan kemampuan finansial untuk kegiatan kampanye, sehingga hal ini membutuhkan banyak pertimbangan dari para perempuan yang berkeinginan bertarung dalam perolehan suara di Pemilu. (dy/hupmas)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *