Sambut Hari Kartini, KPU Ikuti Webinar Perempuan Dalam Bingkai Demokrasi

kab-jombang.kpu.go.id Menjelang peringatan Hari Kartini 21 April 2021, KPU Provinsi Jawa Tengah menggelar webinar dalam aplikasi zoom bertajuk Perempuan Dalam Bingkai Demokrasi diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, Selasa (20/4). Dua staf Sekretariat KPU Jombang, Yudhita dan Nila Febri mengikuti webinar dengan antusias, mulai pukul 09.00 WIB sampai selesai.

7

Webinar tersebut menghadirkan tiga narasumber perempuan dengan latar belakang pendidikan dan profesi yang mengagumkan. Mereka adalah : Chasytha Arriwi Kathmandu SE yang seorang Anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah, Dr Ida Budhiati SH MH yang seorang Anggota DKPP RI dan mantan Komisioner KPU RI, dan Dr Fitriyah MA yang seorang Dosen Fisip Universitas Diponegoro. Pemantik diskusi adalah Diana Ariyanti yang adalah Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi Sosdiklih dan Parmas.

Mengutip sebuah quote : “demokrasi tanpa perempuan bukanlah demokrasi yang sempurna,’’ Casytha menceritakan perjalanan hidupnya secara garis besar sampai ia memutuskan mencalonkan diri sebagai Anggota DPD RI hingga akhirnya terpilih. Ia menyayangkan bahwa masih sangat sedikit sekali kaum perempuan tertarik terjun ke dunia politik terutama menjadi anggota DPD.

8

“Tidak semua provinsi memiliki anggota DPR perempuan dan tentu itu memberikan pengaruh besar akan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan kurang ber-impact positif terhadap kaum perempuan,” tegas Casytha yang mantan pegawai bank. Rata-rata hanya 1-2 kursi di DPD RI diduduki perempuan dan Provinsi Sumatera Selatan adalah yang terbanyak memiliki wakil perempuan di DPD RI dengan empat kursi.

Dr Ida Budhiati, narasumber selanjutnya memaparkan data-data tentang keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2019 dan Pemilukada 2020. Representasi perempuan di DPR RI pada Pemilu 2019 hanya 20,87 % saja yang sangat jauh dari jumlah anggota DPR RI laki-laki yang mencapai representasi 79,13 %. Padahal KPU sendiri sangat mendukung dan memfasilitasi keterwakilan perempuan dalam proses pencalonan anggota legislatif dengan mensyaratkan 30 % keterwakilan perempuan dan syarat pengaturan yang memberi ruang lebih luas kepada caleg perempuan agar tidak hanya menempati urutan bawah dari Daftar Calon Tetap (DCT).

“Padahal dalam DPT, jumlah pemilih perempuan lebih banyak tapi ternyata caleg terpilih dengan perolehan suara terbanyak bukan caleg perempuan. Artinya bahwa tidak selalu pemilih perempuan memilih caleg perempuan. Hal ini menjadi semacam PR bahwa perlu dorongan bagi pemilih perempuan untuk memilih caleg perempuan juga,” papar Ida yang berasal dari Semarang ini.

Narasumber ketiga yaitu Dr Fitriyah, dosen Fisip Universitas Diponegoro mengangkat topik utama bagaimana meningkatkan partisipasi politik perempuan bukan hanya sebatas Pemilih dalam Pesta Demokrasi saja. Sistem kuota adalah mekanisme yang penting untuk   meningkatkan  keterwakilan perempuan dalam politik lalu ide inti di balik sistem kuota adalah merekrut perempuan untuk masuk dalam posisi politik dan memastikan bahwa perempuan tidak terisolir dalam kehidupan politik (IDEA-International).

“Sejauh ini solusi yang dianggap efektif untuk atasi ketimpangan representasi  perempuan melalui kebijakan aksi afirmasi (affirmative action)  dalam bentuk kuota gender yaitu mengalokasikan persentase atau jumlah tertentu untuk kaum perempuan dalam institusi politik,’’ tegasnya. (dy/hupmas)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *