Peran Publik Relations Dalam Menjaga Kepercayaan Publik Terhadap KPU dan Pemilu

kpu-jombangkab.go.id- Demokrasi tanpa menyertakan ruang publik adalah hal yang mustahil. Menyertakan ruang publik itu artinya masyarakat diberikan keleluasaan untuk mendapatkan informasi secara luas dan kebebasan berpendapat (tentu sesuai aturan), di mana ini membutuhkan peran public relations dalam mengelola informasi yang sampai pada publik dengan benar.

Di tengah derasnya arus informasi terutama dari internet yang diterima oleh publik, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu tidak boleh tutup mata dan pasif dengan fenomena ini. KPU membutuhkan peran keilmuan public relations yang tujuan utamanya menjaga tingkat kepercayaan publik/pemilih terhadap KPU dan Pemilu.

dita daring humas

Mengingat krusialnya hal itu, KPU Provinsi Jawa Barat berinisiatif mengadakan kursus daring terkait public relations lembaga penyelengga pemilu bertajuk Opini Publik : Peran, Cakupan, dan Implikasi melalui Zoom, Senin (29/3) mulai pukul 13.00 WIB. Mulai dari Komisioner hingga Staf Sekretariat dalam wilayah KPU Provinsi Jawa Barat dan juga wakil dari satker KPU Kabupaten Jombang – Maharani Yudhita, wilayah KPU Provinsi Jawa Timur mengikuti dengan antusias.

dita daring humas.jpeg 1

Narasumber utama sekaligus Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Dr Idham Holik SE M.Si, menjelaskan bahwa pemerintahan demokrasi pada dasarnya adalah pemerintahan berdasarkan opini publik. Tingkat kepercayaan publik terhadap pemilu dan penyelenggaranya menjadi kunci suksesnya penyelenggaran pemilu yang ditandai dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu.

dita daring humas.jpeg 2

“Bagaimana KPU menghadapi zaman post truth di mana masyarakat yang percaya terhadap pemilu dan lembaganya jika tidak dijaga dengan meng-counter informasi-informasi hoax dan propaganda hitam terhadap pemilu dan penyelenggara maka bisa saja kepercayaan masyarakat terhadap pemilu yang demokratis akan menurun. Peran public relations adalah untuk mengelola dan melakukan image recovery terhadap informasi yang menyesatkan dan menjaga imej positif lembaga KPU setelah ada peristiwa yang menimbulkan dampak negatif untuk lembaga KPU,” papar Idham.

Lanjut Idham, bukan hanya KPU saja yang membutuhkan peran public relations tapi juga partai politik sebagai peserta pemilu. Opini publik kepada partai politik menentukan perolehan suara mereka.

Idham mengingatkan kepada para Anggota KPU agar tetap menjaga dan meningkatkan rasa ingin tahu dan minat baca agar tidak tertinggal informasi-informasi penting terutama terkait tugas pokok dan fungsi mereka. KPU dan seluruh bagiannya agar mampu mengajak masyarakat tetap percaya bahwa penyelenggara pemilu menjaga penyelenggaraan pemilu dengan demokratis, transparan, dan terpecaya.

Para peserta tak kalah antusias melancarkan beberapa pertanyaan lewat kolom chat atau langsung bertanya kepada Narasumber. Salah satu pertanyaan peserta misalnya dari sisi mana KPU harus merangkul Pemilih sehingga mereka menerima dengan baik dan paham akan pentingnya kemerdekaan dalam memilih? Ketika Pemilih harus berhadapan dengan limpahan informasi dan isu yang membuat mereka kebingungan. (dy/hupmas)

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *