Webinar Bahas Pentingnya Peran Dokumentasi dan Publikasi Produk Hukum

Kab-jombang.kpu.go.id- KPU Jakarta Timur menyelenggarakan webinar bertajuk Peran dan Fungsi Dokumentasi Publikasi dan Informasi Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemilu pada Jumat (11/12) mulai jam 9 pagi sampai selesai. Webinar menghadirkan  Narasumber adalah  Prof. Dr Jimly Asshiddiqie SH, yang dikenal sebagai Pendiri sekaligus menjabat  sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pertama tahun 2003 sampai dengan 2008, sekaligus peletak dasar bagi perkembangan gagasan modernisasi peradilan di Indonesia.

webinar dita

Jimly mengatakan bahwa persoalan administrasi atau dokumentasi seringkali dipandang sebagai bukan persoalan yang penting dan tidak menarik, termasuk di lembaga KPU. Padahal, lembaga seperti KPU ini adalah lembaga yang mengurusi masalah orang-orang berebut kekuasaan dan sangat rawan dengan sengketa Pemilu. Administrasi dokumentasi yang tertib, lengkap, dan akuntabel menjadi sangat penting ketika nanti terjadi gugatan atas hasil Pemilu/sengketa Pemilu.

webinar dita.jpeg 1

“Sekarang saja, di mana banyak sekali data-data sudah dipublikasikan oleh KPU RI masih juga orang tidak percaya padahal datanya jelas terpampang, apalagi jika tidak ada dokumentasi yang lengkap,” tegas Ketua Dewan Kehormatan Penyelengga Pemilu periode Juni 2012 sampai dengan Juli 2017 itu.

webinar dita.jpeg 2

Profesor Jimly menceritakan pengalamannya dahulu saat awal-awal di MK dan di awal DKPP berdiri. Saat di MK ia dan jajarannya mengaku kalang kabut dengan urusan berkas-berkas administrasi dokumen barang bukti sengketa pemilu yang bertumpuk sekian banyaknya hingga memenuhi ruangan penyimpanan yang ada. Akhirnya lembaganya melakukan Kerjasama dengan lembaga ANRI untuk melakukan penyimpanan dokumen dengan cara digitalisasi.

“Lembaga seperti KPU sudah seharusnya melakukan hal itu dan ke depannya saran saya, bukan jumlah anggota KPU-nya yang ditambah tapi meningkatkan kualitas personalnya dan kinerjanya dengan mengedepankan pemakaian teknologi informasi,” ujar Jimly.

Bukan hanya penyimpanan dokumentasi saja tapi publikasi dokumen/arsip termasuk publikasi informasi produk hukum yang dikeluarkan KPU, juga wajib dilakukan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi. Masyarakat berhak  mendapatkan kemudahan akses dalam mendapatkan dokumen yang mereka butuhkan dengan cepat.

Jimly menambahkan bahwa informasi kebijakan/produk hukum tersebut berbentuk antara lain : produk regulasi, produk administrasi, produk adjudikasi, kontrak dan perjanjian Kerjasama, dan aturan-aturan kebijakan. Menjawab pertanyaan dari Yudhita, peserta webinar dari Sekretariat KPU Kabupaten Jombang yaitu apakah semua kontrak-kontrak kerja yang dilakukan KPU dengan pihak ketiga harus dipublikasikan melalui website resmi, Jimly menegaskan bahwa itu sebuah keharusan. Karena hal itu merupakan pertanggungjawaban kepada publik atas penggunaan anggaran negara dan sekaligus publik bisa ikut mengawasi KPU dalam penggunaan anggaran negara melalui kontrak-kontrak kerja yang dipublikasikan itu. (dy/hupmas)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *