Evaluasi Penyelenggaraan Pindah Memilih Pemilu 2019, Bawaslu Undang KPU Jombang

Kpu-jombangkab.go.id.  Bawaslu  Gelar Rapat Koordinasi Evaluasi Penyelenggaraan Pindah Memilih  Pemilu 2019 dengan mengundang KPU Jombang bersama  Kemenag Jombang dan Robitoh Ma’ahid Al-Islaminya (RMI) di Bawaslu Kabupaten Jombang, Selasa (10/11).

bawaslu jom

Acara yang dibuka  Ketua Bawaslu Kabupaten Jombang Ahmad Udi Masjkur, menjelaskan   bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memotret dan mengevaluasi penyelenggaraan pindah memilih bagi santri pesantren dalam Pemilu 2019 lalu.“Bawaslu Kabupaten Jombang dan KPU Jombang bersama stakeholder terkait berikhtiar untuk mengevaluasi serta mencari solusi untuk Pemilu kedepan agar Penyelenggaraan pindah memilih dapat dijalankan secara maksimal dengan tetap mengedepankan asas keadilan” ungkap Udi.

Sedangkan Perwakilan dari KPU Jombang di wakili Divisi Program dan Data Abd Wadud Burhan Abadi, Menjelaskan Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Pindah Memilih Pada Pemilu 2019, diibaratkan komputer. yang muncul bisa terkait dengan hardware atau software atau bisa faktor keduanya. Software dapat diterjemahkan sebagai aturan atau regulasinya sedangkan hardwarenya adalah pelaksana regulasi. Ujar  Burhan Abadi

Beliau menjelaskan alasan kenapa KPU Jombang tidak mudah membuat Posko Pelayanan dan TPS di Ponpes di wilayah Kabupaten Jombang dalam Pemilu 2019 lalu. “Bahwa TPS dibentuk atau didirikan berbasis Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, hal tersebut yang melatarbelakangi untuk tidak membuat TPS berbasis Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Pada  PKPU Nomor 11 Tahun 2018 pun tidak mengatur hal tersebut. Namun munculnya PKPU Nomor 37 Tahun 2018 yang melatarbelakangi dapat membentuk atau mendirikan TPS tambahan dengan syarat jumlah Pemilih DPTb pada suatu tempat melebihi jumlah maksimal Pemilih di TPS, serta  Surat Edaran KPU Nomor 244 dan 334 tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).” ungkapnya.

“KPU Jombang telah berupaya dengan melakukan koordinasi dengan Kemenag dan stakeholder terkait guna dapat mengakomodiasi dengan baik terkait pelayanan pindah memilih bagi pemilih DPTb” Ujarnya.

Senentara itu Anggota Bawaslu Kabupaten Jombang Dafid Budiyanto mengungkapkan bahwa jumlah pondok pesantren dan jumlah santri pesantren di Wilayah Kabupaten Jombang merupakan hal penting dalam data awal dalam melakukan pendataan pada tahapan pemutakhiran data pemilih khususnya dalam pindah memilih” Ujarnya (ag/Hubmas)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *