KPU Kabupaten Jombang Hadiri Rakor Mekanisme PAW Anggota DPRD Kab/kota SeJatim

kpu-jombangkab.go.id. KPU Kabupaten Jombang  hadiri undangan Biro Administrasi Pemerintahan dan Otoda Setda Jawa Timur terkait rapat koordinasi dalam rangka usulan Penggantian Antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Timur tahun 2020 di Aston Hotel Madiun, Jl. Mayjen Sungkono No.41, Kota Madiun selama 2(dua) hari 22-23 Oktober 2020, diikuti oleh lembaga terkait  dilingkungan Provinsi Jawa Timur, diantaranya Sekda, Kepala Bakesbangpol, BPAD, Inspektorat, Kepala Biro Hukum dari Provinsi Jawa Timur Turut diundang lembaga terkait dari Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, Kepala Bagian Pemerintahan, Sekretaris Dewan DPRD, serta Ketua KPU Kabupaten/Kota. Dalam rakor tersebut, Ketua KPU Kabupaten Jombang  mendelegasikan kepada As’ad Choirudin ,SS Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu untuk hadir dalam rakor tersebut. Jumat (23/10).

Rakor dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Jawa Timur. Usai sambutan, para undangan menyimak pemaparan materi dari beberapa narasumber. Pada sesi pertama, Perwakilan dari Dirjen Otoda Paskalis Baylon,  menyampaikan tujuan diadakan rakor adalah untuk menyamakan persepsi mekanisme usulan pemberhentian dan pengangkatan Paw anggota dprd kab/ kota, persyaratan dan pengangkatan Paw serta tata cara dan peradilan anggota dprd kab/ kota yg terkena masalah hukum. “ Setelah acara ini kami harapkan bisa sama pandangan kita semua mengenai proses PAW ini sehingga dalam pelaksanaannya bisa berjalan sesuai aturan yang berlaku,” Ujarnya

paw

Sesi berikutnya disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Choirul Anam. menyampaikan mengenai mekanisme penggantian antar waktu DPR,DPD dan DPRD. Materi yang terdiri dari 19 slide tersebut menerangkan posisi KPU ketika terjadi PAW. “ KPU menerima surat dari Pimpinan DPRD mengenai nama calon pengganti, kemudian selama maksimal 5 hari kerja KPU melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap dokumen calon pengganti dan melakukan klarifikasi terhadap informasi tertulis dari masyarakat yang kemudian hasildari verifikasi dan klarifikasi tersebut dibuat dalam bentuk Berita Acara Pleno. Berita Acara inilah yang nanti dijadikan surat jawaban terhadap surat pimpinan DPRD, “ Ujar Anam

paw.jpg 1

Rakor hari kedua ditutup dengan penyampaian materi terkait tata cara pengajuan dan tahapan peradilan bagi pimpinan dan anggota DPRD yang terkena masalah hukum, dari Kanwil Kemenkum HAM Jawa Timur Dr. Yovan Iristian, S.H( ag/Hupmas).

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *