Personil Polres Jombang lakukan penempelan Maklumat Kapolri di Kantor KPU Jombang

maklumat kapolri

kab-jombang.kpu.go.id Personil Polres Jombang lakukan  penempelan Maklumat tentang kepatuhan protokol kesehatan dalam tahapan pemilihan 2020 di wilayah hukum Polres Jombang,  Senin, (21/9). Sejumlah tempat menjadi titik lokasi sosialisasi maklumat Kapolri tersebut salah satunya  Kantor KPU yang beralamat di Jalan KH Romli Tamim Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Jombang dan  perkantoran lainya serta fasilitas publik lainnya di Jombang . Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Idham Azis, nomor MAK/3/IX 2020 yang diterbitkan pada tanggal 21 September 2020. Maklumat tersebut berisi tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020.

maklumat kapolri.jpeg 1

Berikut empat penekanan dari maklumat Kapolri terkait kepatuhan protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada 2020:

  1. Pemilihan Kepala Daerah merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat secara konstitusional yang dilindungi oleh undang-undang, maka diperlukan penegasan pengaturan agar tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.
  2. Untuk memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan kepada penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih, dan seluruh pihak yang terkait dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 pada adaptasi kebiasaan baru dengan ini Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan maklumat:
  3. Dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020, tetap mengutamakan keselamatan jiwa dengan mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah terkait penanganan, pencegahan, serta protokol kesehatan COVID-19.
  4. Penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih dan seluruh pihak yang terkait pada setiap tahapan pemilihan wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan memakal masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.
  5. Pengerahan massa pada setiap tahapan pemilihan tidak melebihi batasan jumlah massa yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan.
  6. Setelah selesai melaksanakan setiap kegiatan tahapan pemilihan, semua pihak yang terlibat dan masyarakat agar segera membubarkan diri dengan tertib tanpa arak-arakan, konvoi atau sejenisnya.
  7. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  8. Demikian maklumat ini disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat.( ag/Hupmas)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *