Ombudsman Perwakilan Jawa Timur, KPU Jombang Gelar Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan

sos 1

kab-jombang.kpu.go.id, Dalam rangka memperkokoh landasan kebijakan bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, KPU Kabupaten Jombang gandeng Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur gelar sosialisasi secara daring terkait Membangun Sistem Pengaduan Masyarakat di lingkungan Badan Publik. Sosialisasi tersebut dibuka oleh Ketua KPU Jombang  dengan didampingi Anggota, Sekretaris, Kasubag dan Staf KPU Kabupaten Jombang, dilaksakan di Ruang Rapat KPU Jombang dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid 19, Rabu(10/7). Seusai sambutan diteruskan dengan pemaparan materi oleh  narasumber Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tmur Muflihul Hadi,   mengapresiasi positif atas inisiasi KPU Kabupaten Jombang dalam sosialisasi pembangunan sistem pengaduan masyarakat, “Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Salah satu bentuk layanan publik suatu lembaga  yaitu layanan pengaduan, yang merupakan tempat/wadah bagi masyarakat untuk mengutarakan keluhan/pengaduan, aspirasi, maupun apresiasi terhadap kinerja Suatu lembaga.” Ujar Muflihudin Hadi Fungsional Asisten Ombudsman Perwakilan Jawat Timur.

sos 2

Lebih lanjut sebagai lembaga penyelengara pemilu  sangat penting dalam  pengelolaan pengaduan, sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut dilakukan melalui berbagai langkah kebijakan,  tiga kebijakan yang paling mendasar yaitu aspek sistem (SOP), sarana dan manusia (SDM). Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ,   Perpres 76 Tahun 2013 tentang Pengaduan pelayanan publik dan PermeanPAN RB No. 24 Tahun 2014  tentang pedoman penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara nasional, sebagai landasan pengelolaan pengaduan, mengatur  jenis pengaduan, kewajiban pengadu, mekanisme pengelolaan pengaduan, karastritik pengaduan , waktu penyelesaian pengaduan, tata cara pengaduan layanan publik,“ Ujarnya.

Untuk di ketahui bahwa KPU Kabupaten Jombang sebagai  badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas, sesuai dengan  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  dengan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana. KPU Jombang sudah melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan PKPU Nomor.1 tahun  2015 tentang pengelolaan informasi publik dilingkungan KPU RI dan PKPU Nomor 88 tahun 2015  yang didalamya sudah ada S.O.P Pelayanan Informasi dengan memuat  tata cara pengajuan  permohonan informasi publik, mekanisme permohonan informasi publik secara tatap muka, mekanisme permohonan informasi publik secara eletronik, tata cara pengajuan keberatan atas pelayanan infromasi. Apakah kita membuat lagi SOP terkait masalah pengaduan, Untuk diketahui, masalah keberatan/pengaduan ke lembaga KPU Kabupaten Jombang biasanya banyak menjelang  dan sesudah penyelenggaran pemilu, biasanya keputusan  diambil melalaui rapat pleno pimpinan,” Ujar Deni laksono Kasubag teknis hupmas KPU Kabupaten Jombang dalam sesi Tanya jawab

Diahir acara, Ketua KPU Jombang Athoillah menyampaikan terima kasih atas waktu yang diluangkanya dalan kegiatan ini, setelah  kegiatan, dalam waktu dekat pihaknya juga akan membuat semacam sistem pengaduan dan akan selalu sering berkonsultasi dengan Perwakilan Ombudsman Wilayah Propinsi JawaTimur sebagai  lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan penyelenggara negara maupun lembaga pemerintah,” Tandasnya (Ag/humas kpu jombang).

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *