KPU Jombang Siapkan LPJ Badan AdHoc Tahun Anggaran 2018

Kpu-jombangkab.go.id-  Tim Pengelola Keuangan Sekretariat KPU Jombang tengah mempersiapkan kelengkapan dokumen keuangan dalam menghadapi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dijadwalkan pada Bulan Februari 2019 di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur. Salah satu yang dipersiapkan adalah kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Tahun Anggaran 2018, Jumat (1/2).

Sekretaris KPU Jombang selaku Kuasa Pengguna Anggaran menjelaskan bahwa LPJ Badan Ad Hoc pada Tahun Anggaran 2018 adalah bagian dari pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Pemilu Serentak Tahun 2019, di mana tahapannya sudah dimulai sejak Tahun 2017. Badan Ad Hoc yang terdiri dari PPK dan PPS serta dibantu Sekretariat, berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor : 302/PP.02-Kpt/02/KPU/IV/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu 2019 Untuk Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

lpj dita

“Tujuan diterbitkannya Keputusan KPU RI tersebut sebagai panduan bagi Badan Ad Hoc untuk  menciptakan kesamaan pengertian dan pemahaman tentang proses pengelolaan keuangan pada Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc sehingga PPK dan PPS dapat melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga terhindar dari kemungkinan terjadinya kesalahan administratif dalam pengelolaan keuangan,” papar Hanif Purwanto, yang menjabat sebagai Sekretaris KPU Jombang sejak 2013 silam.

lpj dita.jpeg1

Hanif mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan yang akuntabel berlandaskan prinsip efisien dan efektif termasuk pengelolaan keuangan PPK dan PPS menjadi salah satu kunci suksesnya penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Harapannya agar pelaksanaan Pemilu 2019 berjalan lancar berikut pengelolaan anggarannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku.

“Kita dalam hal ini PPK dan PPS masih harus belajar tertib dan disiplin dalam melaksanakan pengelolaan keuangan yaitu disiplin dalam menyampaikan LPJ tepat waktu,” tegas Hanif. (dyta)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *