KPU-PPK Bahas Persiapan Kampanye Pemilihan Bupati

kpu-jombangkab.go.id. KPU  Jombang  menggelar rapat kordinasi (rakor) Persiapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jombang tahun 2018 di Ruang  Husni Kamil Malik PU Jombang, Rabu (24/1).Rakor dibuka Ketua KPU Jombang, di hadiri tim Kampanye bapaslon ,stakeholder, Dinas kominfo, media cetak / elektronik, para pemilik radio di Jombang,  Kepolisian, istansi terkait dan Panwaskab Jombang.

1

Peserta Rakor, Tim Kampanye bapaslon ,stakeholder, Dinas kominfo, media cetak / elektronik, para pemilik radio di Jombang.

Rakor dibuka Ketua KPU Jombang Muhaimin Shofi,SE. Ia mengatakan rakor persiapan kampanye  Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jombang  2018, digelar untuk memberikan pemahaman yang sama tentang aturan main dalam  kampanye berdasarkan undang- undang dan  peraturan KPU yang berlaku,“Supaya  bisa  memastikan bahwa tim kampanye harus bisa memahami aturan kampanye tersebut,” ujar Muhaimin.

Moh Fatoni Divisi SDM dan Parmas KPU Jombang menyampaikan aturan kampanye, di antaranya aturan pengadaan alat peraga kampanye, aturan penyebaran alat peraga kampanye masing-masing pasangan calon (paslon), isi baliho-baliho kampanye paslon, hingga kampanye dalam bentuk-bentuk pertemuan.

Ia menambahkan dalam pembuatan APK KPU menyerahkan APK kepada timkam disaksikan oleh panwaslu dituangkan dalam BA, dalam perawatan, pemeliharaan dan pembersihan APK yang telah diserah terimakan kepada timkam paslon menjadi tanggung jawab paslon. Apabila terdapat kerusakan, timkam paslon dapat mengganti APK tsb pada lokasi dan jenis APK yang sama, dengan persetujuan KPU , serta penggantian APK  menjadi tanggung jawab paslon. KPU  berkoordinasi dengan Pemda/Kec/Des Kel untuk menetapkan lokasi pemasangan APK dengan mempertimbangkan etika, estetika dan keindahan,”Artinya sangat banyak regulasi yang wajib dipahami agar tidak terjadi kesalahan,” Ujar Fatoni.

Untuk diketahui, masa kampanye Pilkada serentak 2018 akan berlangsung sejak 15 Februari hingga 23 Juni 2018. Dalam tahapan ini seluruh pasangan calon akan menggelar kampanye di tengah masyarakat.

Sangat penting bagi kita semua untuk menjaga iklim penyiaran dan pemberitaan agar kampanye Pilkada 2018 kondusif bagi masyarakat. Untuk larangan penempatan APK, tempat Ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan Lembaga pendidikan,” peraturan KPU nomor 4 tahun 2017 pada  bab IX pasal 68 mengatur larangan dan sanksi dalam berkampanye dan itu wilayahnya panwas,” Ujar Fatoni.( Agus).

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *