Rakor Internal Persiapan Kampanye

para kampanye 1

rapat kerja Internal tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jombang 2018

kpu-jombangkab.go.id. KPU  Jombang  menggelar rapat kerja Internal tahapan kampanye  Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jombang  2018, Senin (22/1), Rapat kerja tersebut dimulai sekitar pukul 10.30, di ruang Rapat  KPU Jombang,  rapat Yang dihadiri Perwakilan ketiga paslon, dari kepolisian Kasat Intel, istansi pemerintah Kesbaglinmaspol, satpol PP, Dinas perijinan, dinas Lingkungan Hidup dan para komisioner KPU Jombang.

Di antaranya Ketua KPU Jombang Muhaimin Shofi, Anggota KPU Koordinator Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Moch fatoni, Anggota KPU Koordinator Divisi Teknis Djafar, Anggota KPU Koordinator Divisi Hukum  Atoillah , Anggota KPU Koordinator Divisi Program dan data  ABD Wadud Burhan Abadi serta Panwaslu Jombang  Dafit B, Sekretasis dan Para Kasubag serta Staf Teknis dan Hubmas

Ketua KPU Jombang mengatakan, rapat kerja tersebut masuk tahapan kampanye  Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jombang  2018, sengaja digelar untuk memberikan pemahaman tentang aturan main dalam  kampanye berdasarkan undang- unyang dan  peraturan KPU yang berlaku.

Moh Fatoni Divisi SDM dan Parmas KPU Jombang memaparkan  kegiatan kampanye meliputi, sosialisasi aturan kampanye, koordinasi terkait penyampaian APK dan BK maupun disain iklan kampanye dari paslon, penyusunan jadwal kampanye, dan yang sangat penting adalah koordinasi dengan pihak Pemda Untuk meminta data KK terkait dengan pembuatan dan penambahan Bahan Kampanye& tempat kampanye dan pemasangan APK,dengan Kepolisian Untuk Pengamanan kampanye.

Ia menambahkan dalam pembuatan APK KPU menyerahkan APK kepada Timkam disaksikan oleh Panwaslu dituangkan dalam BA dalam Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan APK yang telah diserah terimakan kepada Timkam Paslon menjadi tanggung jawab paslon. Apabila terdapat kerusakan, Timkam Paslon dapat mengganti APK tsb pada lokasi dan jenis APK yang sama, dengan persetujuan KPU , serta penggantian APK  menjadi tanggung jawab Paslon. KPU  berkoordinasi dengan Pemda/Kec/Des Kel untuk menetapkan lokasi pemasangan APK dengan mempertimbangkan etika, estetika dan keindahan.

 

Untuk larangan penempatan APK, tempat Ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan Lembaga pendidikan,” Dan pada peraturan KPU nomor 4 tahun 2017 pada  bab IX pasal 68 mengatur larangan dan sanksi dalam berkampanye,” Ujar Fatoni.( Agus).

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *