KPU,IDI,BNN dan HIMPSI Rakor Bersama

kpu-jombangkab.go.id KPU Jombang mengadakan rapat kordinasi (rakor) terkait pemeriksa kesehatan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Jombang  2018 di Ruang KPU Jombang, sabtu (6/1).Rakor dihadiri Komosioner KPU Jombang, 10 Parpai Politik, panwas,IDI Jombang,HIMPSI jawa Timur, dan Perwakilan BNN Kota Mojokerto.

Djafar Divisi Teknis KPU Jombang, mengatakan pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah pada Pikada 2018 dilakukan oleh tim yang terdiri dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), itu sesuai dengan PKPU Nomor 3 dan Nomor 15 tahun 2017 tentang Pencalonan dan Keputusan KPU RI Nomor 231/PL.03.1-Kpt /06 /KPU /XII /2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Pemeriksaan Kesehatan, ” kata Djafar.

idi

Dr Iskandar Ketua IDI Jombang

Dr Iskandar Ketua IDI Jombang memaparkan seperti yang ada dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada pada pasal 45 ayat (2) huruf b nomor 1, disebutkan tim (pemeriksa kesehatan) terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan BNN yang ditetapkan KPU. Pemeriksaan kesehatan bakal calon bupati mempunyai syarat mampu secara jasmani secara menyeluruh  . Untuk pemeriksaan fisik akan dilakukan mulai dari ujung kaki hingga kepala. Seluruh bagian tubuh para kandidat akan diperiksa, mulai dari telinga hidung tenggorokan (THT), jantung, ginjal, kaki, dan seluruh bagian tubuh lainnya, “Masing-masing bagian tubuh akan diperiksa oleh dokter ahli di bidangnya. Misalnya, jantung akan diperiksa oleh ahli jantung, demikian juga dengan ginjal, paru-paru, dan lainnya,”Ujar Iskandar Ketua IDI Jombang.

bnn

AKBP Suharsi,SH,M.Si Ketua BNN Kota Mojokerto

Ilham Nur Alfian Ketua HIMPI Jawa Timur menjelaskan aspek psikologi yang diukur memiliki inteligensi yang baik, kecerdasan kognitif, mampu mengendalikan diri dan emosinya sehingga dapat mengatasi tekanan. Relasi interpersonal dan sosialnya baik, karakter moral, penyesuaian diri, kualitas hubungan dengan orang lain,” Pengukuran kesehatan rohani menggunakan Tes Psikologi dan Wawancara Mendalam yang dilakukan lebih kurang 4-5 jam,” Ujar Ilham.

AKBP Suharsi,SH,M.Si   Ketua BNN Kota Mojokerto menjelaskan, bahwa tes urine yang selama ini menjadi syarat pemeriksaan medis calon kepala daerah masih mengalami beberapa kelemahan, sehingga meski hasilnya akurat, pemakai narkotik masih memiliki celah untuk mengelabuhi pemeriksa.Karena itu dibutuhkan hubungan yang baik dengan semua pihak bakap calon,” Kita sering menagani penguna narkotika sering banyak bohonya serta  sering banyak alasan dan  BNN punya metode sendiri untuk menaganinya, “Ujar Suharti Ketua BNN Kota Mojokerto.

Pemeriksaan kesehatan diakukan setelah tahapan pendaftaran bacabup dibuka KPU 8-10 Januari 2018. Para bacabup bakal menjalani serangkaian tes kesehatan, hingga akhirnya memunculkan kesimpulan calon bupati atau wakil bupati dinyatakan mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani, serta positif atau negaitf menyalahgunakan narkotika.Keputusan tersebut beradasarkan seluruh pemeriksaan kesehatan oleh tim pemeriksa kesehatan dan bersifat final.( agus)

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *