PENGUMUMAN TENTANG PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JOMBANG TAHUN 2018

 kpu-jombang

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JOMBANG

PENGUMUMAN

NOMOR :  745/HM.02./PU/3517/KPU/I/2018

TENTANG

PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI  DAN WAKIL BUPATI JOMBANG TAHUN 2018

 

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. menjadi Undang-undang, Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2017 tentang Perubahan PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Mengumumkan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jombang dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. Persyaratan Pencalonan

Partai politik dan gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal pasangan  calon harus sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Nomor 24/HM.02/PU/3517/KPU/XII/2017 tentang Penetapan Syarat Minimal Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dari Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jombang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

  1. Jumlah paling sedikit perolehan kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 20% (dua puluh persen) atau 10 (sepuluh) kursi dari 50 (lima puluh) kursi DPRD Kabupaten Jombang hasil pemilihan DPRD Kabupaten Jombang tahun 2014.

 

  1. Jumlah paling sedikit perolehan suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 25% (dua puluh lima persen) atau 179.520 (seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh) suara sah dari 718.077 (tujuh ratus delapan belas ribu tujuh puluh tujuh) suara sah partai politik hasil pemilihan DPRD Kabupaten Jombang tahun 2014, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang.

 

  1. Dokumen Persyaratan Pencalonan
  2. Surat Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati menggunakan formulir Model B KWK-Parpol
  3. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menggunakan formulir Model B.1 KWK-Parpol.
  4. Surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik tingkat Kabupaten Jombang yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol;
  5. Surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Jombang dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol;
  6. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Jombang menggunakan formulir Model B.4-KWK Parpol;
  7. Keputusan Pimpinan Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten Jombang;
  8. Surat Keputusan pengambilalihan wewenang dalam pendaftaran pasangan calon.

Catatan : diisi bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten.

 

  1. Dokumen Persyaratan Calon
  2. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung tingkat Kabupaten Jombang dengan menggunakan formulir Model B- KWK Parpol beserta lampirannya;
  3. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon, dengan menggunakan formulir Model BB.1-KWK;
  4. Surat pernyataan dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;
  5. Surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dilengkapi  dengan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
  6. Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib menyerahkan:
  7. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai buktinya;
  8. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
  9. Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
  10. Bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaanya secara kumulatif, wajib menyerahkan:
  11. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dengan disertai buktinya;
  12. Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Resort;
  13. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;
  14. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas;
  15. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
  16. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon;
  17. Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
  18. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara (Komisi Pemberantasan Korupsi) .
  19. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon ;
  20. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
  21. Menyerahkan :
  22. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon,
  23. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan
  24. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, ;
  25. Keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota sebagai bukti pemenuhan persayaratan calon;
  26. Daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik dengan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
  27. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  28. Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
  29. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
  30. Daftar nama Tim Kampanye kabupaten, dan/atau kecamatan;
  31. Pasfoto terbaru masing-masing calon:

–        ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, beserta softcopy.

–        serta foto calon ukuran 10,2 x 15,2 cm (sepuluh koma dua kali lima belas koma dua sentimeter) atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy.

Catatan :

–      Pengesahan surat pencalonan model B-KWK Parpol beserta lampirannya dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.

–      Surat pernyataan dalam formulir Model BB.1-KWK dilengkapi:

  1. Surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
  2. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa;
  3. Surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
  4. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota;
  5. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d; dan
  6. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Jombang paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.

–      Pasangan Calon menyampaikan salinan surat pernyataan yang terdapat dalam formulir Model BB.1-KWK kepada:

  1. Panwas Kabupaten Jombang;
  2. Pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
  3. Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.

 

  1. Waktu dan Tempat Pendaftaran
  2. Hari Senin s.d Selasa, 8 s.d 9 Januari 2018 pukul 08.00 – 16.00 WIB
  3. Hari Rabu, 10 Januari 2018 pukul 08.00 – 24.00 WIB
  4. Bertempat di Gedung Husni Kamil Manik KPU Kabupaten Jombang Jalan KH. Romly Tamim Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

 

  1. Ketentuan Pendaftaran
  2. Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran serta menyerahkan Tim Kampanye dan Penghubung Bakal Pasangan Calon.
  3. Berkas pendaftaran selain dalam bentuk hardcopy juga berupa softcopy (pdf/jpg) untuk diunggah dalam aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON).

Demikian pengumuman ini disampaikan, apabila terdapat pertanyaan dapat menghubungi Help Desk Pencalonan di kantor KPU Kabupaten Jombang pada jam kerja hari Senin s.d Jumat pukul 09.00 s.d 16.00 WIB.

 

Diumumkan di : Jombang

Tanggal : 01 Januari 2018

 

Ketua,

ttd

Muhaimin Shofi

 

berikut kami lampirkan formulir pencalonan berdasarkan PKPU 3 dan 15 tahun 2017 :

FORMULIR PENCALONAN

PKPU No 3 Tahun 2017

PKPU No 15 Tahun 2017

Juknis Pemeriksaaan Kesehatan Pasangan Calon

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *