KPU SOSIALISASIKAN TAHAPAN PENCALONAN PILKADA 2018

FB_IMG_1511803913073

KPU SOSIALISASIKAN TAHAPAN PENCALONAN PILKADA 2018

Kpu-jombangkab.go.id- KPU menggelar Sosialisasi Pencalonan Dalam Pilkada 2018 kepada Perwakilan Partai Politik, Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan, dan Akademisi. Turut hadir Komisioner Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih), Ahmad Udi Masjkur, dan Staf, di gedung pertemuan Husni Kamil Manik, Jumat (17/11), pukul 13.30 WIB.

Narasumber utama, Komisioner KPU Divisi Teknis – Dja’far menjelaskan tahapan Pencalonan mulai dari Pasangan Calon (Paslon) Perseorangan dan Paslon dari Partai Politik, dan Syarat Dukungan Paslon Perseorangan. Karena KPU telah mengumumkan Pencalonan dari Jalur Perseorangan pada Kamis (9/11) hingga Rabu (22/11) dan adanya Helpdesk sebagai sarana masyarakat berkonsultasi terkait Pencalonan Perseorangan, materi dititikberatkan pada hal tersebut.

“KPU akan membuka penerimaan syarat dukungan dari Paslon Perseorangan mulai Sabtu (25/11) hingga Rabu (29/11) dengan persyaratan yaitu jumlah dukungan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan salinan KTP pendukung sebanyak 74.383 yang didapatkan dari persentase 7,5% Daftar Pemilih Tetap Pilpres 2014 di Kabupaten Jombang sebanyak 991.770, dan surat pernyataan dukungan bertandatangan, serta dukungan tersebar di minimal 50% kecamatan yang ada di Jombang atau 11 kecamatan,” jelas Dja’far.

Dalam kegiatan ini juga diperkenalkan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) oleh Kasubagteknishupmas KPU Kabupaten Jombang, Deni Laksono. “SILON merupakan amanah dari PKPU Nomor 3 dan perubahannya PKPU Nomor 15 tahun 2017, salah satunya adalah untuk dukungan bapaslon perseorangan, berupa data dukungan softkopy dan hardcopy, dengan adanya SILON maka akan dimudahkan untuk melakukan verifikasi dan analisa dukungan ganda,” ungkap Deni.

Terkait Pasangan Calon dari Partai Politik yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, maka Parpol di wilayah Kabupaten Jombang wajib menyampaikan salinan kepengurusan Parpol tingkat kabupaten setelah lebih dulu DPP Parpol menyampaikan salinan kepengurusan dari Kemenkumham kepada KPU RI. Kepengurusan tingkat provinsi dan kabupaten/kota tidak boleh berubah sejak diserahkan sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran bakal paslon. (dyta)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *