PKPI dan Nasdem Manfaatkan Helpdesk KPU

482278f4-9dbf-4fea-9f3f-bc590c70d0c9

Helpdesk KPU Kabupaten Jombang

 

kpu-jombangkab.go.id- Pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Nasdem manfaatkan helpdesk KPU untuk mendapatkan informasi lengkap terkait Tahapan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019. Secara bergantian, perwakilan kedua Parpol mendatangi kantor KPU, Rabu (4/10). Kedatangan Budi Prasetyo Utomo dan rekan dari PKPI diterima oleh Ketua KPU, Muhaimin Shofi, sedangkan Muhammad Baidowi dari Nasdem diterima oleh Komisioner KPU, Athoillah.

Budi Prastyo Utomo meminta penjelasan secara lengkap terkait prosedur pendaftaran Parpol yang dibuka oleh KPU mulai Selasa (3/10) hingga Senin (16/10). “Memang di Hotel Yusro lalu, sudah diberikan sosialisasi oleh KPU tapi kami merasa perlu penjelasan lebih detail agar terjadi satu kesepahaman terkait proses pendaftaran,” ujar Budi.

Muhaimin Shofi menjelaskan bahwa Parpol terlebih dulu harus menunjuk dua orang Penghubung antara Parpol dengan KPU dengan menyerahkan surat mandat resmi yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Parpol. Penghubung inilah nanti yang akan mengurus segala keperluan terkait pendaftaran. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan KPU RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sementara itu, Muhammad Baidowi, penghubung Parpol Nasdem, memastikan apakah database keanggotaan yang sudah disusun oleh partainya bisa langsung diserahkan kepada KPU untuk dilakukan proses pendaftaran. “Jika tidak perlu disesuaikan dengan aplikasi Sipol (Sistem Informasi Partai Politik), hari inipun sebenarnya kami sudah siap tapi berhubung diarahkan oleh KPU untuk penyesuaian dengan susunan seperti di Sipol, kami harus melakukan penyusunan ulang,” ujar Baidowi.

Komisioner KPU Divisi Hukum, Athoillah, menegaskan bahwa semua Parpol baik lama dan baru, pada saat sosialisasi di Hotel Yusro agar melakukan penyusunan database keanggotaan sesuai dengan aplikasi Sipol. “Tujuannya juga untuk kemudahan mereka sendiri dan mempercepat pendaftaran serta memudahkan dalam verifikasi faktual,” ujar Alumnus Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini. (dyta)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *