KPU Sosialisasikan Syarat Pencalonan Pada Pemangku Kepentingan

a06ed7c2-518f-4b3a-81ff-4132b6fe84fa

Komisioner Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat yang menggawangi sosialisasi, Mochamad Fatoni

kpu-jombangkab.go.id- Makin ketatnya jadwal kegiatan dalam Pilkada Serentak 2018 berbarengan dengan dimulainya Tahapan Pemilu 2019, KPU terus kebut sosialisasi pada berbagai kelompok sasaran. KPU menggelar Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Bupati dan Wakil Bupati Jombang Tahun 2018, Senin (2/10), yang mengundang Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta Camat, Danramil, Kapolsek, Kepala Satuan Kerja, se-Jombang.

Kapolres Jombang, AKBP Agung Marlianto S.IK MH, menegaskan kepada semua pihak untuk tidak main-main dalam penggunaan Anggaran Pilkada. Jangan ada keinginan sedikitpun untuk mengambil keuntungan dari anggaran sedemikian besar dalam penyelenggaraan Pilkada, dengan berbagai cara.

“Sekarang ini zamannya hoax bertebaran di media sosial dan permainan sentimen agama. Saya berharap Polres dan Kodim bekerjasama untuk memantau media sosial agar isu tidak makin berkembang dan tugas kita menjaga Jombang tetap aman dalam keberagaman,” tegas Agung, kepada seluruh peserta sosialisasi.

Komisioner Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat yang menggawangi sosialisasi, Mochamad Fatoni, memaparkan isi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait Tahapan Pencalonan, baik itu Pasangan Calon (Paslon) yang diusulkan Parpol dan Gabungan Parpol serta jalur perseorangan.  Jika Paslon diusulkan oleh Parpol atau gabungan Parpol, maka harus memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20%  dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Legislatif. Ketentuan 20% jika hasil bagi jumlah kursi DPRD menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas. Ketentuan 25% dari akumulasi perolehan suara sah, hanya berlaku untuk Partai Politik yg memperoleh kursi di DPRD.

“Perlu diingat, (gabungan) Parpol dilarang menarik calon atau calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagai calon di KPU dan jika (gabungan) parpol menarik atau calon mengundurkan diri, maka (gabungan) parpol yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti,” tegas Fatoni, mantan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Jombang, tahun 2009 silam.

Pada Paslon yang maju di jalur Perseorangan, maka syarat dukungan dilihat jumlah Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Jombang dalam Pemilu terakhir, yakni Pilpres 2014 sebanyak 991.770. Maka, syarat dukungan calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jombang 2018 adalah 7,5 % yakni sebesar 74.382,75 pembulatan  74.383 dukungan dan tersebar di setidaknya 11 Kecamatan (lebih dari 50% Kecamatan).

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Jombang, Nur Khasanuri S.Pd M.Pd, mengatakan, meski Panwaslih baru terbentuk tapi personelnya sudah siap mengawal penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018. Terlebih para personelnya adalah SDM yang sudah berpengalaman dalam Pemilu.

“Prinsipnya kami siap melakukan pengawasan penyelenggaran Pilkada 2018 dengan dasar peraturan yang berlaku, dan siap bekerjasama dengan KPU dan jajaran lainnya untuk sukses Pilkada Serentak 2018,” tegas Nur Khasanuri, yang pernah menjabat sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mojowarno, pada Pemilu sebelumnya. (dyta)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *