KPU Jombang Ikuti Sosialisasi dan Bimtek Pengadaan

e0b3a37102221ffc912527a019e260ea

Anggota KPU RI, Viryan

kpu-jombangkab.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengadaan Barang dan Jasa Pemilihan 2018, Selasa (3/10) di Kota Tangerang Banten. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (bimtek) Barang dan Jasa Pemilihan 2018 dihadiri dari 171 KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pilkada dan 17 Provinsi yang tidak menyelenggarakan pilkada. KPU Kabupaten Jombang mengirimkan delegasinya, yakni Deni Laksono selaku PPKom dan Dina Triasmadji, operator SIRUP.
 
Peserta Bimtek kali ini terdiri dari delegasi KPU provinsi dan KIP yang melaksanakan pilkada. Peserta terdiri dari 5 (lima) orang yaitu anggota KPU divisi logistik atau sekretaris KPU provinsi, pejabat pembuatan komitmen (PPK), anggota unit layanan pengadaan, serta admin agensi dan admin SIRUP. Sedangkan untuk KPU kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada jumlah peserta yang hadir terdiri dari 2 (dua) orang yaitu pejabat pengadaan dan admin SIRUP.
 
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sarana Prasarana Pemilu, Rahim Noor dalam laporan kegiatan yang mewakili Kepala Biro Logistik mengatakan latar belakang diselenggarakan sosialisasi dan bimtek ini. Karena KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2018 bertanggungjawab melaksanakan pengadaan barang jasa keperluan pemilihan kepala daerah (pilkada). Selain itu KPU wajib memfasilitasi seluruh pengadaan yang ada kegiatan tersebut.
 
Saat ini pengadaan barang dan jasa sudah mengalami perubahan, dari konvensional menjadi berbasis teknologi informasi. Logistik pemilihan merupakan aspek yang penting dalam pelaksanaan pilkada karena ketersediaan logistik harus tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, efisien dan efektif dalam pengadaannya.
 
“Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyamakan persepsi pemahaman terhadap tata cara pengadaan barang jasa secara elektronik yang dimulai dari pengisian Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau disingkat SIRUP dan pelaksanaannya melalui e-Tendering dan e-Purchasing maupun e-Katalog,” ujar Rahim.
 
Anggota KPU RI, Viryan, yang hadir dan sekaligus membuka acara sosialisasi dan bimtek barang dan jasa dalam sambutannya mengatakan tahapan Pilkada serentak 2018 yang pertama beririsan sebagian dan yang kedua apa-apa yang terjadi pada Pilkada serentak tahun 2018 pasti mempengaruhi pelaksanaan tahapan Pemilu serentak 2019.
 
Untuk itu ia mengatakan rumus sederhana kerja KPU pada persiapan Pemilu 2019 adalah memastikan pelakasanaan tahapan dan pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan selesai seluruh rangkaian bisa berjalan dengan sukses.
 
“Pilkada ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa berjalan dengan berkualitas menjadi modal utama KPU untuk suksesnya Pemilu 2019, karena 50% Provinsi dan 74% Kabupaten/Kota melaksanakan Pilkada serentak 2018. Apabila 1 (satu) Kabupaten atau bahkan 1 (satu) Provinsi bermasalah itu akan berdampak kepada pelaksanaan Pemilu 2019,” kata Viryan.
 
“Kegiatan sosialisasi dan bimtek pengadaan barang dan jasa Pemilihan 2018 ini dilaksanakan dengan semangat kita bisa melanjutkan proses modernisasi organisasi, proses transformasi manajemen dalam logistik yang bersesuaian dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang demokratis, baik aspek efisien, efektif, transparan, akuntabel, serta tertib,” lanjut Viryan.
 
Secara faktual, Viryan menjelaskan, logistik pemilu menjadi aspek strategis yang menentukan. Namun ia mengatakan sampai hari ini masih terdapat sejumlah permasalahan dalam pengadaan logistik ataupun manajemen logistik ataupun distribusi logistik.
“Salah satu dari masalah tersebut kita akan coba meminalisir melalui pertemuan ini, yaitu bagaimana proses pengadaan barang dan jasa untuk Pemilihan 2018. Pada pemilihan serentak 2017 sudah ada 4 (empat) item yang masuk dalam e-katalog surat suara, tinta, segel dan hologram, dengan penggunaan e-katolog terjadi efisiensi yang cukup tinggi dalam pengadaan barang dan jasa Pemilihan 2017,” kata Viryan.
 
“Untuk itu harapan kita, bersama pada Pemilihan serentak 2018 yang melaksanakan pilkada dapat menerapkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik,” lanjut Viryan. (dina)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *