KPU Diminta Mencermati Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung

IMG_9968

Eberta Kawima Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur

 

kpu-jombangkab.go.id Pengelolaan dana hibah Pilkada 2018 membutuhkan perhatian khusus karena menyangkut anggaran dan pendanaan atas kegiatan-kegiatan selama proses tahapan Pilkada berlangsung. Oleh karena itu, dibutuhkan pencermatan terhadap proses maupun peraturan yuridis yang menaungi.

Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur, Eberta Kawima pada Rapat Koordinasi dan Penyuluhan Peraturan KPU di Kota Malang, Rabu (09/08), menjelaskan beberapa tahapan proses pengelolaan anggaran yang dilalui KPU sebagaimana peraturan keuangan yang berlaku. Salah satunya yakni pemilihan perbankan yang merupakan kewenangan masing-masing KPU Kabupaten/Kota namun tetap harus memperhatikan bahwa bank yang boleh diajak kerjasama adalah bank yang masuk dalam Himbara (Himpunan Bank Negara) yang meliputi BRI, BNI, BTN dan Bank Mandiri.

“Jika Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) telah ditanda tangani, KPU harus segera mengajukan nomor register ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kanwil Propinsi Jawa Timur berikut dengan lampiran-lampirannya dan permohonan ijin pembukaan rekening ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),” kata Wima menjelaskan.

Persiapan lain yang harus dilakukan masing-masing KPU Kabupaten/Kota yakni mencermati Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; serta Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

“Untuk mekanisme penggunaan dana hibah, setelah turunnya NPHD untuk menunggu revisi DIPA membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan dana hibah terlebih dahulu sambil menunggu turunnya revisi DIPA,” tambah Wima. (anjar)

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *