KPU – Pemkab Bahas Klausul NPHD dan SOP

IMG_3196

Rapat Membahas Pengesahan Nota Hibah Perjanjian Daerah (NPHD), di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang, Selasa (25/07).

kpu-jombangkab.go.id Menjelang pelaksanaan Pilkada 2018 dan pengesahan Nota Hibah Perjanjian Daerah (NPHD), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang menggelar rapat membahas klausul yang akan dimasukkan dalam NPHD tersebut, Selasa (25/07). Rapat dihadiri Sekretaris dan Kasubag KPU Kabupaten Jombang bersama Staf Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang di ruang rapat sekretaris.

Pada pembahasan klausul NPHD, KPU Kabupaten Jombang dan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang merujuk pada Keputusan KPU RI Nomor 81/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/kpts/KPU/tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil walikota.

Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang yang diwakili Andik Kurniawan selaku Kasubag Hukum sepakat tentang pembuatan rancangan klausul yang akan dimasukkan dalam NPHD merujuk pada keputusan KPU RI tersebut.
“Untuk masalah yang belum tercantum dalam klausul NPHD sebagaimana keputusan KPU RI yaitu tentang mekanisme pengembalian sisa dana hibah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jombang Tahun 2018 yang rencananya akan dilakukan 3 (tiga) bulan setelah tahapan berakhir, akan dijelaskan dalam rancangan klausul NPHD dan untuk selanjutnya dibahas bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang,” kata Hanif Purwanto, Sekretaris KPU Kabupaten Jombang.
Disamping membahas tentang klausul NPHD, juga dibahas tentang Standart Operation Prosedur (SOP) untuk anggaran dana hibah Pilkada Kabupaten Jombang tahun 2018. Diantaranya SOP pengajuan anggaran, SOP pelaksanaan kegiatan, SOP perjalanan dinas, dan SOP pemberian honor. “Pembuatan SOP untuk kegiatan Pilkada Kabupaten Jombang tahun 2018 ini untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tahapan serta sebagai bentuk pengawasan secara berjenjang pada penggunaan anggaran sehingga semua pelaksana kegiatan akan ikut bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran sebagaimana yang tertuang dalam SOP,” kata Hanif menjelaskan. (anjar)

 

IMG_3234

Rapat membahas Standart Operation Prosedur (SOP) untuk anggaran dana hibah Pilkada Kabupaten Jombang tahun 2018

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *