KPU – Bakesbangpol Bareng Sosialisasi Pilkada

719b34cc-1e09-415c-b640-a5ccec38aba0

Komisi Pemilihan Umum Jombang bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang (Bakesbangpol) melaksanakan penyuluhan kepada para Tokoh Agama (Toga), Tokoh Masyarakat (Tomas) dan generasi muda. Sosialisasi berlangsung di pendapa Kecamatan Ngusikan, Selasa (18/7).

 

Jombang, kpu-jombangkab.go.id- Komisi Pemilihan Umum Jombang bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  Kabupaten Jombang (Bakesbangpol) melaksanakan  penyuluhan kepada para Tokoh Agama (Toga), Tokoh Masyarakat (Tomas)  dan generasi muda. Sosialisasi berlangsung di pendapa Kecamatan Ngusikan, Selasa (18/7). Bertindak sebagai nara sumber Drs. Moch. Fatoni, MM, Athoillah,SH anggota  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang, dan Drs. Mas’ud, MSi, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Jombang serta tuan rumah Anjik Eko Bintoro, SH,M.Si Camat Ngusikan, dimoderatori Gatot Kertohadi, SH, M.Hum  Sekretaris Bakesbangpol.

Drs. Moch. Fatoni, MM, Komisioner KPU Jombang dari Divisi SDM dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat (Parmas), menjelaskan point-point terkait Pilkada, khususnya dalam persyaratan menjadi penyelengara pemilu, PPK, PPS dan KPPS sebagai penyelenggara pemilu di kecamatan dan desa maupun KPPS ada Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2015 pasal 18 huruf k, yang mensyaratkan bahwa yang boleh menjadi penyelengara adhoc adalah mereka yang belum pernah menjabat 2 (dua) kali. Yakni, terhitung,  periode 2005 s/d 2009 dan 2010 s/d 2014. “Di Kabupaten Jombang  sendiri dari  sekitar 16.502 orang penyelenggara adhoc, 85% sudah dua kali menjadi penyelenggara pemilu, sehingga pada Pilkada 2018 nanti dibutuhkan banyak penyelenggara pemilu di kecamatan, desa maupun sebagai KPPS,” jelasnya seraya berharap para tokoh yang hadir ikut memberikan informasi kepada masyarakat di desa masing-masing.

Sementara itu Athoillah, Divisi Hukum KPU Jombang memaparkan tentang pemilu di Indonesia, ia mengapresiasi kegiatan ini, karena peran aktif masyarakat pemilu dapat berhasil dan masyarakat merupakan ujung tombak keberhasilan pemilu. Athoillah juga  menjelaskan poin-poin Undang–Undang Nomor 10 tahun 2016 dan soal pencalonan, ia berharap para Toga dan Tomas bisa memberi pencerahan pentingnya Pemilukada kepada masyarakat.

Drs. Mas’ud, MSi, Kepala Bakesbangpol memaparkan kewajiban dan peran Pemerintah Daerah dalam mensukseskan Pemilukada. Diantaranya, kewajiban memberikan informasi atau data kepada pasangan calon dalam membuat materi kampanye; memberikan kesempatan penggunaan fasilitas umum untuk kegiatan kampanye, pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga mempunyai tanggungjawab mengembangkan kehidupan demokrasi di daerah, khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih. “Termasuk kewajiban Pemerintah Daerah adalah memfasilitasi pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah ini, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang,” jelas Mas’ud.(agus)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *