Divisi Hukum Cermati PKPU Tahapan

IMG_2902

Rapat internal Penyusunan Regulasi Pilkada Serentak Tahun 2018

kpu-jombangkab.go.id- Dalam upaya mewujudkan pembahasan dalam setiap tahapan pemilukada, Divisi Hukum KPU Kabupaten Jombang kembali melakukan rapat internal Penyusunan Regulasi Pilkada Serentak Tahun 2018, rapat mencermati produk – produk hukum berdasarkan PKPUNomor 03 Tahun 2015 tentang Tata kerja KPU, KPU Propinsi, KPU Kab/Kota,Pembentukan dan tata Kerja PPK, PPS dan KPPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota juga PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Senin (17/07)..

Rapat diadakan di ruang rapat komisioner dan dihadiri oleh Divisi Hukum, Atho’illah, Divisi Parmas dan SDM Moch. Fatoni Kasubag Hukum, Achmad Saifudin dan Staf Subbagian Hukum, Dina Triasmadji.

“Beberapa poin terkait kebijakan tentang pembentukan PPK, PPS & KPPS, tentang syarat-syarat calon, berdasarkan SE KPU RI nomor 183/KPU/IV/2015 Perihal : Penjelasan Anggota PPK, PPS dan KPPS belum pernah menjabat 2 (dua) kali, “Berdasarkan data KPU Jombang hampir 80 % banyak penyelengara pemilu yang 2 ( dua) dan banyak penyelengara di Tingkat PPK,PPS dan KPPS baru,” kata Athoillah.

Athoillah menambahkan, agar dalam Pilkada nanti KPU Jombang tetap menjaga independensi sebagai penyelenggara. “Sebagai persiapan awal untuk merumuskan time schedule , membuat draft Surat Keputusan, draft Berita Acara Rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati Jombang nanti, termasuk juga terkait pembentukan PPK,PPS dan KPPS.” jelas Athoillah. .

Tak hanya itu, pada rapat lanjutan Divisi Hukum ini juga dibahas tentang peraturan-peraturan lain yang terkait tahapan pelaksanaan Pilkada 2018.(agus)

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *