Kader Partai Nasdem Berharap KPU Evaluasi Lokasi TPS

IMG_0718

Kader Partai Nasdem berdiskusi tentang keberadaan TPS dengan Komisioner, Jumat (12/5)

 

IMG_0689

Kader Partai Nasdem cangkrukan dengan Komisioner mendiskusikan berbagai hal terkait pemilu di Jombang, Jumat (12/5)

 

 Jombang, kpu-jombangkab.go.id- Berbekal pengalaman terjun langsung ke lapangan ketika penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014 lalu, M. Baidowi, kader Partai Nasdem mengatakan bahwa evaluasi terhadap penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) perlu dilakukan oleh KPU Kabupaten Jombang. Baidowi yang juga anggota Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Nasdem melihat sendiri bahwa penempatan TPS yang kurang strategis, membuat pemilih terkendala sehingga potensial menambah angka golput.

“Tidak sedikit pemilih yang tempat tinggalnya misalnya di desa A, tapi TPS-nya malah jauh dari kediamannya seperti kejadian yang dialami para pemilih di daerah Jogoroto, Diwek, dan Wonosalam,” ujar Baidowi.

Baidowi tak segan mengungkapkan bahwa adanya indikasi kesengajaan dari pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menetapkan lokasi TPS untuk mempersulit pemilih menggunakan hak suaranya. Itu sebabnya, Baidowi sangat mengharapkan KPU Kabupaten Jombang melakukan evaluasi terhadap penetapan lokasi TPS.

Abdul Wadud Burhan Abadi, Komisioner KPU Kabupaten Jombang Divisi Perencanaan dan Data, menjelaskan bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berkedudukan di desa dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) membantu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang diteruskan ke KPU dalam menentukan lokasi TPS. KPPS dalam menentukan lokasi TPS wajib memperhatikan antara lain :  lokasi TPS mudah dijangkau pemilih dan aman.

“Jika mengenai persoalan independensi dari penyelenggara pemilu yang dipermasalahkan, KPU memperhatikan masukan dari masyarakat sehingga keluarlah Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 18 menyebutkan bahwa persyaratan menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS,” jelas Burhan Abadi yang juga mantan Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Jombang, yang lalu.

KPU RI memperkuat Peraturan masa keanggotaan PPK, PPS dan KPPS tersebut melalui Surat Edaran Nomor : 183/KPU/IV/2015 Tanggal 27 April 2015 Perihal Penjelasan Anggota PPK, PPS, dan KPPS belum pernah menjabat 2 (dua) kali. Periode 2(dua) kali yang dimaksud adalah 2 (dua) kali periode berturut-turut dalam pelaksanaan Pemilu pada periode pertama tahun 2005-2009 dan periode kedua tahun 2010-2014. Hal ini bertujuan untuk memperkuat independensi penyelenggara pemilu tingkat PPK PPS dan KPPS dari intervensi dan kaderisasi. (dyta)

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *