“Rekrutmen PPK, Gerbang Kesuksesan Pemilu”

anjar crop

Penulis (Dwi Ratna Anjar Sakti, SE, staf Subag Teknis Hupmas KPU Jombang)

 

 

 

 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Jadi dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independent).

Dalam kaitannya dengan Pemilu, kunci utama dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional yaitu terletak pada proses recruitment atau seleksi penerimaan calon tenaga kerja, dimana KPU akan melakukan seleksi atau rekrutmen untuk posisi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Namun, mencari tenaga kerja yang professional dan berkualitas tidaklah mudah apalagi untuk posisi sebagai PPK yang merupakan kepanjangan tangan dari KPU di tingkat Kecamatan. Hal ini merupakan tantangan bagi KPU untuk melakukan proses seleksi dengan menetapkan kualifikasi yang tepat.

Menurut Henry Simamora (1997:212), Rekrutmen (Recruitment) adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam tugasnya sebagai penyelenggara pemilu, dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berkedudukan di kecamatan. PPK yang merupakan kepanjangan tangan dari KPU untuk melaksanakan proses penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan terdiri dari 5 (lima) orang anggota. PPK ini pun membawahi Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang juga merupakan kepanjangan tangan dari PPK di tingkat Desa.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilu, KPU akan melaksanakan rekrutmen untuk mengisi posisi PPK tersebut saat tahapan pemilu dimulai. Masa kerja PPK ini berkisar kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan akan dibubarkan saat proses pemilu sudah berakhir.

PPK yang merupakan kepanjangan tangan dari KPU harus diisi oleh orang-orang dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh KPU. Sehingga penentuan kriteria atau syarat yang ditetapkan KPU dalam proses rekrutmen ini sangat berpengaruh pada kelancaran proses tahapan pemilu nantinya. Sebagaimana menurut Simamora (1997:221), proses rekrutmen meliputi beberapa poin penting yakni :

  1. Penyusunan strategi untuk merekrut

Di dalam penyusunan strategi ini, KPU bertanggung jawab didalam menentukan kualifikasi-kualifikasi pekerjaan, bagaimana PPK akan direkrut, di mana, dan kapan.

  1. Pencarian pelamar-pelamar kerja

Setelah rencana dan strategi perekrutan disusun, aktivitas perekrutan sesungguhnya bisa berlangsung, melalui sumber-sumber perekrutan yang ada. Banyak atau sedikitnya pelamar dipengaruhi oleh usaha dari pihak perekrut di dalam menginformasikan lowongan.

  1. Penyisihan pelamar-pelamar yang tidak coock/penyaringan

Setelah lamaran-lamaran diterima, haruslah disaring guna menyisihkan individu yang tidak memenuhi syarat berdasarkan kualifikasi-kualifikasi pekerjaan. Di dalam proses ini memerlukan perhatian besar khususnya untuk membendung diskualifikasi karena alasan yang tidak tepat, sehingga di dalam proses ini dibutuhkan kecermatan dari KPU.

  1. Pembuatan kumpulan pelamar

Kelompok pelamar (applicant pool) terdiri atas individu-individu yang telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh perekrut dan merupakan kandidat yang layak untuk posisi yang dibutuhkan.

Dalam rekrutmen PPK oleh KPU diharapkan tidak ada praktek KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Jadi benar-benar pelamar yang berkompeten dan sesuai dengan kualifikasi yang akan diterima. Hal ini juga menuntut KPU untuk melakukan keterbukaan publik sehingga masyarakat juga ikut mengawasi proses rekrutmen untuk meminimalkan kecurangan.

Kenapa proses rekrutmen PPK perlu diperketat? Kondisi ini mengacu pada terlaksananya pemilu dengan baik mulai dari proses tahapan hingga berakhirnya pemilu. PPK yang berada langsung di kecamatan otomatis secara langsung juga berhadapan dengan masyarakat yang meliputi proses pendaftaran pemilih, setting logistik dan penghitungan suara. Sehingga kualifikasi yang tepat baik secara skill, kemampuan penguasaan teknologi dan wawasan sangat diperlukan. Jangan sampai personil PPK yang direkrut merupakan orang-orang yang tidak paham teknologi dan tidak memiliki skill yang memadai. Karena kondisi ini nantinya akan menghambat kerja KPU dan menghambat proses pemilu kedepannya.

Apabila KPU dapat melaksanakan proses rekrutmen mulai dari penetapan kualifikasi kebutuhan tenaga kerja, seleksi berkas administrasi dan wawancara akhir para pelamar dengan tepat, transparan dan disiplin, maka akan dapat diperoleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas yang akan menjadi kepanjangan tangan dari KPU dan mendukung tugas dan fungsi KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Dan secara otomatis dapat disimpulkan bahwa rekrutmen PPK merupakan gerbang yang mendukung terlaksananya pemilu dengan baik. (Anjar, Staf Subbagian Teknis dan Hupmas)

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *