Athoillah : “8 Parameter Pemilu Demokratis”

18362467_1660871570602786_887285467_o

Athoillah sebagai narasumber dalam diskusi politik di Bakesbangpol Kab. Jombang

18378718_1660871413936135_540637803_o

Peserta diskusi politik

18379299_1660871507269459_265441040_o

Athoillah sebagai narasumber dalam diskusi politik di Bakesbangpol Kab. Jombang

18379366_1660871360602807_111516273_o

Peserta diskusi politik

Jelang pelaksanaan Pilkada Kabupaten Jombang  yang berlangsung Bulan Juni 2018 nanti, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Jombang (Bakesbangpol) menyelenggarakan forum diskusi politik bertema : Menakar Kualitas Demokrasi dalam pilkada 2018 di Jombang, bertempat di Homestay Cempaka. Atholiah, anggota  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang, hadir sebagai salah satu narasumber bersama, M. Za’imuddin W. As’ad dari Unipdu Jombang, Mas’ud, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Jombang dan Purwanto Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Kamis (4/5).

Acara yang diikuti oleh perwakilan elemen masyarakat Jombang, partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 (termasuk Partai Persatuan Indonesia Raya dan Partai Idaman),  dimoderatori oleh Gatot, Sekretaris Bakesbangpol Kabupaten Jombang

Pada forum tersebut, HM. Za’imuddin W. As’ad (Gus Zuem), menjelaskan kedewasaan berdemokrasi terpancar dari proses berjalannya pemungutan suara yang berlangsung dalam suasana aman dan damai, bebas dari kecurangan dan upaya manipulasi perhitungan suara. Pada masyarakat kita yang masih paternalistik sangat dipengaruhi oleh sikap para kontestan para elit dan pemimpin partai. “Selain itu pilar demokrasi yakni pers (media informasi)  mempunyai peran penting dalam memberi pemahaman kepada masyarakat dalam menyikapi informasi dari berbagai sumber” ujar Gus Zuem.

Atho’illah menjelaskan bahwa poin-poin krusial dalam Undang–Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Athoillah ada 8 (delapan) parameter pemilu demokratis yaitu Hukum Pemilu, Kesetaraan antar warga, Persaingan yang bebas dan adil, Partisipasi pemilih, Pemungutan suara, Keadilan Pemilu,Tanpa Kekerasan, Penyelenggara Pemilu yang mandiri, kompeten, berintegritas.

Pertama, hukum pemilu yang berisi penjabaran pemilu yang demokratis dan mengandung kepastian hukum.
Secara sederhana, pemilu demokratis dapat dirumuskan sebagai predictable procedures but unpredictable results, yaitu pemilu sebagai prosedur konversi suara rakyat menjadi kursi diatur dengan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum.

Kepastian hukum pemilu memiliki makna yaitu:
(1) semua aspek pemilu diatur secara lengkap (tidak ada kekosongan hukum);
(2) semua ketentuan konsisten satu sama lain (tidak saling bertentangan);
(3) semua ketentuan dirumuskan secara jelas dengan tunggal arti (tidak multi-tafsir), dan
(4) semua ketentuan dapat dilaksanakan dalam praktek.

Hukum pemilu harus mengandung asas-asas pemilu demokratis dan pemilu berintegritas. Asas-asas pemilu demokratis adalah adalah pemilu yang diselenggarakan secara periodik berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu berintegritas berdasarkan kepada prinsip jujur, transparan, akuntabel dan akurat.

Kedua, kesetaraan antar warga negara.
Setidaknya terdapat 3 (tiga) indikator kesetaraan warga negara, yaitu:
(1) daftar pemilih mencapai derajat tinggi meliputi cakupan komprehensif, mutakhir dan akurat;
(2) alokasi kursi DPR kepada provinsi, alokasi kursi DPRD Provinsi kepada kabupaten/kota, dan alokasi kursi DPRD Kabupaten/Kota kepada kecamatan dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk sehingga jumlah penduduk untuk setiap kursi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akan setara; dan
(3) setiap suara pemilih akan memberikan kontribusi yang sama dalam mempengaruhi lkemungkinan perolehan kursi partai politik dan terpilihnya calon.

Ketiga, persaingan yang bebas dan adil.
Terdapat 7 (tujuh) indikator persaingan yang bebas dan adil, yaitu:
(1) cara yang ditempuh peserta pemilu untuk mendapat suara pemilih dilakukan bukan dengan cara intimidasi, ancaman kekerasan atau tindakan kekerasan dan bukan pula dengan transaksi jual-beli suara;
(2) peserta pemilu memiliki kebebasan dan kesempatan yang sama untuk meyakinkan pemilih (melalui kampanye) di seluruh daerah pemilihan;
(3) petahana tidak menggunakan jabatan publik (wewenang, anggaran, fasilitas dan jam dinas) untuk kepentingan kampanye pemilu;
(4) ketentuan yang mengatur dana kampanye, yang dirumuskan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penerimaan dan pengeluaran, ditegakkan secara konsisten;
(5) ketentuan yang mengatur pemasangan iklan kampanye pemilu di media massa menjamin kesempatan yang sama bagi setiap peserta pemilu;
(6) semua media massa, baik cetak maupun elektronik, harus meliput (memberitakan dan/atau menyiarkan) kegiatan pemilu secara obyektif/faktual dan berimbang untuk semua peserta pemilu; dan
(7) kampanye untuk mendapatkan suara pemilih tidak dilakukan dengan cara menjelekkan/menghina/merendahkan peserta pemilu lainnya karena alasan suku, agama, bangsa, daerah, ras, dan jenis kelamin, melainkan dengan cara menunjukkan keunggulan prestasi sendiri dalam pengabdian kepada bangsa yang didukung data faktual.

Keempat, partisipasi pemilih dalam pemilu.
Partisipasi pemilih dalam pemilu demokratis lsetidaknya terdapat sembilan (9) bentuk, yaitu:
(1) keterlibatan anggota partai politik dalam proses seleksi calon anggota DPR dan DPRD;
(2) keterlibatan aktifis pemilu (individu dan organisasi) dalam menyelenggarakan program pendidikan pemilih (voter’s education);
(3) pemilih mendukung secara aktif peserta pemilu, dalam bentuk menjadi peserta kampanye maupun ikut menyumbang dana kampanye;
(4) keterlibatan lembaga pemantau pemilu yang mendapat akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu;
(5) keterlibatan pemilih dalam melaporkan dugaan pelanggaran hukum pemilu;
(6) pemilih ikut hadir memilih atau memberikan suara di TPS pada hari pemungutan suara;
(7) keterlibatan aktif dalam lembaga survey untuk melakukan survey tentang peserta pemilu, pemilih, penyelenggara pemilu, dan pemantauan pemilu, serta menyebarluaskan hasil survey kepada publik;
(8) keterlibatan lembaga survey yang melakukan penghitungan cepat (quick count) atas hasil penghitungan suara di TPS, ataupun melaksanakan exit poll (mengajukan pertanyaan kepada pemilih secara acak segera setelah pemilih memberikan suara di TPS);
(9) keterlibatan pekerja media cetak dan elektronik secara aktif dalam proses peliputan kegiatan pemilu dan/atau penulisan dan penyiaran berita tentang kegiatan pemilu; dan merekam hasil penghitungan suara di TPS dan kemudian mempublikasikan melalui berbagai media.

Kelima, proses pemungutan suara dan penghitungan suara berdasarkan asas pemilu demokratis dan prinsip pemilu berintegritas.

Pemungutan suara dan penghitungan hasil perolehan suara secara demokratis dan berintegritas setidaknya memiliki 17 (tujuh belas) indikator, yaitu:
(1) tata letak TPS menjamin pelaksanaan asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
(2) menjamin pengaturan pemberian suara yang aman dan nyaman;
(3) menjamin pengaturan pemberian suara yang memfasilitasi semua kategori pemilih (pemilih difabel, pemilih di luar negeri, pemilih di rumah sakit, pemilih yang karena alasan tertentu tidak dapat hadir di TPS);
(4) pelaksanaan pemungutan suara dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
(5) pemberian suara dilakukan oleh pemilih secara langsung tanpa perantara;
(6) tidak ada pemberian suara oleh pemilih yang tidak berhak;
(7) tidak ada pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali, baik di TPS yang sama maupun di TPS lain;
(8) pemberian suara secara bebas tanpa intimidasi;
(9) pemberian suara dilakukan atas kehendak sendiri, bukan karena menerima uang atau materi lainnya dari calon;
(10) pemberian suara dilakukan oleh setiap pemilih tanpa dapat diketahui oleh orang lain;
(11) penentuan surat suara sah dan tidak sah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara konsisten;
(12) penghitungan suara atau rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat dilihat dan didengar oleh setiap orang yang hadir di TPS;
(13) panitia atau penyelenggara memberikan jawaban atau penjelasan atas pertanyaan ataupun keberatan yang disampaikan oleh saksi atau pengawas pemilu (akuntabel);
(14) pengisian berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dilakukan secara akurat;
(15) saksi peserta pemilu yang hadir menerima salinan sertifikat hasil penghitungan suara dan sertifikat hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara;
(16) salinan sertifikat hasil penghitungan suara dipublikasikan di tempat umum; dan
(17) setiap pihak dapat merekam dan menyebarluaskan hasil penghitungan suara dari semua TPS.

Keenam, keadilan pemilu.
Keadilan pemilu memiliki 5 (lima) indikator, yaitu:
(1) sistem yang mampu merespon setiap pertanyaan, keluhan dan protes yang berkaitan dengan semua aspek proses penyelengaraan pemilu;
(2) semua pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran pidana pemilu, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dapat ditegakkan secara adil;
(3) semua sengketa administrasi pemilu dan sengketa hasil pemilu dapat diselesaikan secara adil;
(4) mampu menyelesaikan sengketa antar peserta pemilu; dan
(5) semua pelanggaran dan sengketa pemilu tersebut diselesaikan tepat waktu.

Ketujuh, prinsip pemilu tanpa kekerasan. Pemilu tanpa kekerasan tercipta bila mampu menghindari 2 (dua) tindakan, yaitu:
(1) mencederai atau ancaman mencederai orang atau barang yang berkaitan dengan proses pemilu; dan
(2) mencederai atau ancaman mencederai proses pemilu itu sendiri.

Kedelapan, penyelenggara pemilu yang mandiri, kompeten, berintegritas, efisien dan kepemimpinan yang efektif.

Secara konseptual yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu (electoral management body – EMB) adalah organisasi yang memiliki wewenang menyelenggaran 7 (tujuh) unsur dasar proses pemilu, yaitu:
(1) penentuan siapa yang dapat menjadi pemilih (pendaftaran dan pemutakhiran daftar pemilih);
(2) penentuan peserta pemilu dan/atau daftar calon;
(3) penentuan daerah pemilihan;
(4) pemungutan dan penghitungan suara;
(5) pengadaan dan distribusi logistik:
(6) penetapan dan pengumuman hasil pemilu; dan
(7) penetapan calon terpilih.

Penyelenggara pemilu berkarakter mandiri memiliki 4 (empat) indikator:
(1) bukan anggota partai politik, tetapi tidak anti-partai ataupun berpihak kepada partai tertentu, melainkan memperlakukan semua partai politik secara sama;
(2) tidak berada di bawah lembaga apapun (eksekutif, legislatif, judikatif atau lembaga lain) walaupun melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan DPR;
(3) melaksanakan tugas dan wewenang tidak berada di bawah tekanan, paksaan, ataupun suap dari siapapun dan dalam bentuk apapun;
(4) menyelenggarakan pemilu semata-mata berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kode etik penyeenggara pemilu.

Penyelenggara pemilu yang kompeten (profesional) adalah melaksanakan seluruh tugas dan wewenang berdasarkan keahlian tentang tata kelola pemilu dan bidang keahlian lainnya.

Pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara pemilu tidak mungkin dilaksanakan hanya berdasarkan pengalaman atau tradisi saja, melainkan harus berdasarkan keahlian dalam tata kelola pemilu, hukum dan bidang keahlian pendukung lainnya. Penyelenggara pemilu harus kompeten diperlukan dalam rangka untuk melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan, efektif dan efisien, yaitu tepat waktu, anggaran, sarana, dan personil.

Penyelenggara pemilu yang berintegritas adalah semua unsur penyelenggaraan harus jujur, transparan, akuntabel, dan cermat serta akurat dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Penyelenggara pemilu dapat mencapai efisiensi ditentukan oleh kemampuan dalam perencanaan (perencanaan strategis, perencanaan tahapan, program dan jadwal, dan perencanaan operasional).

Penyelenggara pemilu harus memiliki kepemimpinan yang efektif, yaitu memiliki kemampuan untuk meyakinkan dan mengajak semua pihak (seperti DPR dan pemerintah, lembaga lain yang setara, kolega, bawahan, pemilih, peserta pemilu, pemantau pemilu, media massa, LSM dalam dan luar negeri) bekerja sama agar seluruh tahapan dan program pemilu dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga sesuai dengan perencanaan dan waktu yang telah ditetapkan. Memiliki kepemimpinan yang efektif juga berarti kemampuan menolak dengan cara yang tegas tetapi dalam batas kesopanan segala macam rayuan, bujukan ataupun tekanan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu.

Delapan parameter pemilu demokratis tersebut hendaknya menjadi cakupan (ruang lingkup) materi pengaturan dalam undang-undang pemilu. Kerangka hukum yang materinya meliputi delapan parameter tersebut akan menjamin pemilu demokratis.

Mas’ud menambahkan  peran pemerintah daerah antara lain memberikan informasi atau data bagi pasangan calon dalam membuat materi kampanye; memberikan kesempatan penggunaan fasilitas umum untuk kegiatan kampanye pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara. Pemerintah Daerah juga  bertanggungjawab mengembangkan kehidupan demokrasi di daerah khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih serta pendanaan kegiatan pemilihan.

Pada akhir acara atau sesi tanya jawab, peserta menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Kesbangpol Kabupaten Jombang atas penyelenggaraan forum diskusi politik  seperti ini, Mereka mendukung upaya masyarakat Jombang rukun,bersatu dan kondusif dalam rangka menjaga demokrasi guna mewujudkan idikator politik menjelang proses pemilu, pilkada dan demokrasi di Indonesia khususnya di Jombang berjalan baik. (agus)

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *