KPU Jombang Cangkruan dengan Mahasiswa IABAFA

17454925_1608273199195957_393822051_o

Athoillah, ketika menjadi narasumber dalam”KPU Jombang Cangkruan dengan Mahasiswa IABAFA”

17475032_1608272799195997_1202535605_o

KPU Jombang Cangkruan dengan Mahasiswa IABAFA

 Jombang kpu-jombangkab.go.id, KPU Kabupaten Jombang menghadiri Cangkruan yang diadakan BEM (Institut Agama Bani Fatah) Tambak Beras Jombang, Jumat  (17/3) KPU Jombang diwakili Anggota KPU Divisi SDM dan Parmas Moch. Fatoni, Athoillah, SH Divisi Hukum dan Staf Teknis  dan Hubmas KPU Jombang Burhani Agus Sukmana,SH. Kedatangan tim KPU Kabupaten Jombang disambut Ketua Panitia/ BEM IABAFA  Jombang M Syarif.

M Syarif  menyampaikan terima kasih atas kedatanganya   dan mengapresiasi atas kinerja KPU Kabupaten Jombang, Ia berharapakan ada kerjasama sosialisasi pendidikan kepemiluan bagi mahasiswa.

Athoillah, SH  Anggota KPU Jombang Divisi Hukum  menjelaskan point-point penting dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, terkait Pilkada. Khususnya, dalam persyaratan pencalonan, kampanye.serta persyaratan menjadi penyelengara Pemilu. Ia memaparkan  syarat calon yang harus dipahami hasil revisi yakni bagi mantan terpidana yang telah menjalan hukumannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang sebelum jadwal pendaftaran. Ia mengungkapkan money politik  dalam pemilu merupakan masalah besar dalam demokrasi di Indonesia. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai/calon yang bersangkutan. “Dengan tersosialisasi regulasi pemilihan kepada daerah sedini mungkin, sehingga adanya pemahaman yang sama antara KPU dengan  peserta,” katanya

Pada sesi  ini, dilanjutkan dengan Tanya jawab, Mufidah, salah seorang santri menyampaikan apabila  ada yang yang mencoblos lebih dari satu kali dan apabila ada pelangaran money politik apa yamg di lakukan masyarakat serta tindakan apa yang akan dilakukan penyelengara pemilu?

Athoillah menjelaskan larangan mencoblos lebih dari satu kali tersebut termuat dalam pasal 178B UU RI No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,  Apabila menemukan dugaan money politic masyarakat wajib melaporkanya dengan disertai bukti berupa foto,video ataupun barang bukti lainya ke panwaslu, Apabila terpenuhi unsur-unsur memberikan uang atau materi lainnya maka akan dikenai pidana penjara dan atau pidana denda.

Ditegaskan  Athoillah,SH  “praktek politik uang tetap dapat dipidana dengan KUHP, atau dengan UU Pilkada  tentang penggunaan dana kampanye yang illegal; Pidana yang sama juga bisa diterapkan kepada pemilih, yang menerima pemberian atau janji. ”Calon atau tim kampanye dapat di kenakan pelanggaran money politic. Bahkan  jika calon yang melakukan tindak pidana tersebut, maka akan dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai calon,” tandasnya. (burhani)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *